Jakarta (B2B) - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron menilai kenaikan harga daging sapi dalam sepekan ini bukan lantaran kebijakan Kementerian Pertanian RI, melainkan dampak dari ketentuan Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 267/PMK.010/2015 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% pada hewan ternak impor.

"Harga daging sapi naik akibat peraturan menteri keuangan yang menerapkan PPN 10 persen pada hewan ternak impor, ini bukan karena kebijakan Kementan," kata Herman Khaeron ketika dihubungi via ponselnya pada Sabtu sore (23/1).

Menurutnya, aturan tersebut memiliki tujuan positif untuk memproteksi sapi lokal dan kepentingan para peternak, tapi seharusnya Kementerian Keuangan melakukan kajian terhadap ketersediaan sapi lokal dan pasokan daging sapi di dalam negeri.

"Kalau begini kan semua kena dampaknya, bukan hanya sapi impor tapi peternak sapi lokal terkena dampaknya. Mestinya Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi dulu, dan tidak asal menerapkan aturan yang malah jadi blunder," kata politisi dari Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, penerapan PPN 10% sejak 8 Januari 2015 hanya menyasar sapi impor termasuk sapi bakalan sehingga harga daging sapi impor naik signifikan, begitu pula dengan harga daging sapi lokal ikut melonjak hingga Rp135.000 per kg.

Kondisi ini, tentu saja merugikan para peternak sapi khususnya industri penggemukan sapi (feedloter), dan untuk mendatangkan sapi bakalan, feedlot harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) 2,5% dan bea masuk impor 5%. Beban industri makin berat karena harus menanggung PPN 10%.

"Saya apresiasi upaya Mentan meningkatkan produksi sapi lokal dan pasokan daging sapi tapi kenaikan daging bukan karena kebijakan Kementan, tapi akibat PPN 10%," kata Herman.