Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menempuh pendekatan kawasan dalam meningkatkan daya saing rempah, pengembangan wilayah dan kesejahteraan petani sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian secara partisipatif, holistik, terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah perbatasan pada enam provinsi yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Aceh dan Papua Barat.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan secara operasional kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian (Permentan) No 46/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

"Di samping itu untuk mempercepat peningkatan produksi rempah, pemerintah juga telah melakukan pengembangan rempah di wilayah-wilayah perbatasan mulai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi dan Papua," kata Mentan dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Jenderal Perkebunan, Bambang MM pada pembukaan Kongres Dewan Rempah Indonesia (DRI) di Jakarta pada Selasa (27/9).

Mentan seperti dikutip Bambang menyatakan memasuki perekonomian dunia yang semakin terbuka dan perdagangan internasional yang semakin ketat, maka Indonesia menghadapi tantangan lebih besar khususnya meningkatkan produksi rempah yang mampu berdaya saing melalui peningkatan mutu dan nilai tambah rempah.

"Upaya ini akan dapat dicapai apabila difasilitasi semua pihak tidak hanya Kementerian Pertanian tapi juga dari pemerintah daerah, instansi terkait, perbankan, dan seluruh pelaku usaha rempah di seluruh Indonesia," kata Bambang mengutip Mentan Amran Sulaiman.

Mentan juga menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Adi Sasono, Ketua Umum DRI periode 2011 - 2015 yang meninggal dunia di Jakarta belum lama ini.

Harapan Dirjen Perkebunan
Dirjen Perkebunan Bambang MM mengharapkan para pemangku kepentingan di bidang komoditas rempah diharapkan berpartisipasi aktif memberi dukungan fisik dan nonfisik kepada petani rempah di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas rempah di pasar internasional.

Menurutnya, pengembangan industri berbahan baku komoditas rempah menjadi salah satu prioritas, meskipun kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang melambat namun industri pengolahan komoditas rempah masih tetap berkembang.

"Pemerintah berupaya menjamin ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas tanaman, dan hanya dapat dicapai bila difasilitasi semua pihak, tidak hanya oleh kementerian namun semua pihak terkait," kata Bambang MM yang dilantik sebagai Dirjen Perkebunan oleh Mentan pada Selasa pekan lalu (20/9) menggantikan Gamal Nasir yang memasuki masa pensiun.

Dirjen Bambang mengingatkan kepada pengurus dan anggota DRI bahwa dalam pengembangan potensi ekonomi perkebunan termasuk komoditas rempah saat ini, tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah tapi harus mencari peluang lain, sementara pemerintah saat ini sedang mempersiapkan pembiayaan melalui fasilitas kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Mudah-mudahan fasilitas kredit dimaksud ke depannya dapat menjangkau semua komoditas rempah," kata Bambang MM, mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum dilantik menjadi pejabat eselon satu di Kementan.