Pasokan Sapi untuk Kapal Ternak Tanggung Jawab Menteri Perdagangan

The Supply of Cattle Ship is Responsibility of Indonesian Trade Minister, MP Says

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani


Pasokan Sapi untuk Kapal Ternak Tanggung Jawab Menteri Perdagangan
Presiden RI Joko Widodo dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mendengar penjelasan Mentan Andi Amran Sulaiman saat peresmian kapal ternak di Pelabuhan Tanjung Priok (Foto: B2B/Mac)

Jakarta (B2B) - Legislator di DPR menyesalkan tidak optimalnya pengoperasian kapal pengangkut ternak dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Pulau Jawa, dan seharusnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengordinasikan pasokan sapi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhuh), karena tata niaga ternak bukan tanggung jawab Kementerian Pertanian (Kementan).

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan pengoperasian terkait menyediakan pasokan sapi menjadi tanggung jawab Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong untuk melakukan koordinasi dengan para peternak, dan pengusaha ternak, dan pihak-pihak terkait di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di kota tujuan kapal ternak yang dikelola Kementerian Perhubungan.

"Itu tugas Mendag untuk mengordinasikan pasokan dari NTT setelah dirintis oleh Mentan Andi Amran Sulaiman. Mendag harus kerja keras mengisi sapi ke kapal ternak, itu bukan lagi tugas Mentan. Mosok Mentan sudah sibuk ngurusi budidaya tanaman pangan, mesin pertanian, mendorong peningkatan produksi pangan, lalu dia lagi yang ngurusi tata niaga sapi, itu wewenangnya Mendag," kata Herman Khaeron yang dihubungi B2B via ponsel di Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (23/1).

Dia menambahkan, Komisi IV sebagai counterpart pemerintah menilai Mentan Andi Amran Sulaiman dan kementeriannya sudah bekerja keras mengaplikasikan kapal ternak yang digagas dan dirancang sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan berhasil dioperasikan pemerihtah di era pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

"Secara umum Komisi IV DPR mendukung dan apresiasi Mentan dengan segala usahanya dalam satu tahun terakhir ini, memang masih ada kekurangan dan DPR akan terus mendorong Mentan mewujudkan kedaulatan pangan seperti ditargetkan Presiden Jokowi," kata Herman.

KM Camara Nusantara 1
Sebagaimana diketahui, Kapal ternak ini merupakan implementasi dari konsep tol laut yang digagas Presiden Jokowi, sebagai upaya optimalisasi untuk menata distribusi ternak sapi nasional dan perbaikan tata niaga dengan memanfaatkan kapal angkut khusus ternak, "sehingga sapi dari NTT tidak lagi diangkut dengan kapal barang atau truk dengan jarak yang sangat panjang dan waktu tempuh yang lama," kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers di Jakarta pada Jumat (11/12/2015).

Menurutnya, pemanfaatan kapal khusus ternak yang menghubungkan antar pulau atau yang disebut tol laut ini, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan sapi di daerah konsumsi oleh daerah sentra produksi.

Kapal pengangkut ternak KM Camara Nusantara 1 menyediakan 500 ruang untuk sapi sesuai standar internasional, yang akan terus dimanfaatkan untuk pengiriman ternak dari wilayah produsen ternak seperti NTT, NTB dan Jawa Timur ke daerah konsumsi yakni Jabodetabe, ini diharapkan dapat maksimal karena diyakini mampu menekan harga distribusi sapi.

Jakarta (B2B) - Indonesian member of parliament (MP) operation of the cattle ship from East Nusa Tenggara (NTT) Java Island is not optimal, is supposed the Trade Ministry who coordinated supply of cattle to the Transportation Ministry, because trading system of cattle is not responsibility of Agriculture Ministry.

Vice Chairman of Commission IV of the House of Representatives, Herman Khaeron said supplies for cattle ship are now the responsibility of Trade Minister Thomas Trikasih Lembong for coordination with the farmers, entrepreneurs and related parties in East Nusa Tenggara and destination port of the cattle ship managed by Transportation Ministry.

"It was authority of Minister Lembong to coordinate  supply of cattle after was pioneered by Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman. Mr Lembong have to work hard supply the cattle ship, it is no longer responsibility of Mr. Sulaiman. He was handles crop cultivation, agricultural machinery, boost food production, and why he also which handles trading system of cattle," Mr. Khaeron said by B2B via mobile phone on Saturday (1/23).

He added that the DPR´s Commission IV as a counterpart of government assess the Agriculture Ministry has successfully applying cattle ship which was conceived and designed from the Susilo Bambang Yudhoyono administration and now operated by Joko Widodo administration.

"In general the parliament supports and appreciates Minister Sulaiman with all his efforts in the past one year, there are still shortcomings, and the parliament will continue to encourage the achievement of food sovereignty as targeted by the President Joko Widodo," Mr Khaeron said.

Cattle ship is an implementation of sea toll was initiated by President Widodo as optimization of the cattle distribution in Indonesia, and improving the cattle trade, and the improvement of the cattle trade system by utilizing special transports of cattle, "so the cattle from NTT is no longer transported by freighter or truck with very long distances and long travel time," Minister Sulaiman told reporters here on Friday (12/11).

According to him, the use of livestock vessels that connect the inter-island or sea toll, it is expected to support the fulfillment of production centers to the  consumption region.

Cattle ship KM Camara Nusantara 1 provides 500 spaces for cattle according to international standards, which will be used to transport cattle from production centers such as NTT, West Nusa Tenggara and East Java to Jakarta, which is expected to reduce distribution costs cows.