Mentan Ancam Copot Pejabat Kementan yang Catut Namanya
Indonesian Minister Threatened Dislodged Officials Who Profiteer His Name
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Bandung, Jawa Barat (B2B) - Setelah menempatkan tim dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Pertanian RI untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di internal kementerian, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengendus praktik gratifikasi oleh pejabat Kementan saat kunjungan kerja di daerah atau setelah jam kantor.
"Saya tegaskan lagi, saya baru saja mencopot seorang pejabat eselon tiga karena mencatut nama menteri sebagai pejabat publik. Memalukan! Mencatut nama menteri untuk gratifikasi atau uang lima sampai 10 juta rupiah," kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (21/7) usai menghadiri sidang promosi doktor Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.
Dia mengingatkan untuk jangan coba-coba melakukan praktik gratifikasi, karena di kementeriannya sudah ´dibentengi´ oleh tim KPK dan Kejagung, oknum pejabat Kementan coba mengakali dengan mengarahkan Mentan Amran Sulaiman saat kunjungan kerja ke daerah untuk mengunjungi lokasi tertentu agar Mentan menghadiri seremoni yang digelar oleh perusahaan swasta untuk mendapat ´panggung´ dari kunjungan Mentan.
"Indikasi lain dengan membayar biaya makan siang atau makan malam saya dan rombongan di restoran mewah tapi hal itu saya bisa endus karena selalu waspada terhadap praktik KKN dan gratifikasi. Tim dari Kementan sudah menyiapkan dana untuk akomodasi dan konsumsi seluruh rombongan yang menyertai saya kunjungan kerja di daerah," kata Amran Sulaiman.
Menurutnya, pengawasan terhadap pejabat nakal di Kementan tetap berlangsung meski di luar jam kantor, dan sampai saat ini sudah lima pejabat eselon dua dan tiga dicopot karena terindikasi melakukan praktik KKN atau menerima gratifikasi.
"Siapa pun yang menyalahi wewenang akan saya tindak tanpa ampun. Langsung saya copot," kata Mentan.
Kepala Biro Humas Kementan, Agung Hendriadi menambahkan sampai saat ini Mentan telah melakukan restrukturisasi organisasi di Kementan melalui mutasi terhadap sembilan pejabat eselon satu dan 60 pejabat eselon dua sejak Amran Sulaiman memimpin Kementan pada 24 November 2014.
"Dalam setiap pertemuannya dengan para staf Kementan di Jakarta maupun di luar kota, Mentan selalu mengimbau agar menggunakan biaya perjalanan dinas dengan baik dan efisien, dan berpesan tidak coba-coba menerima uang dari pihak lain untuk menutupi biaya akomodasi dan konsumsi," kata Agung kepada pers di Bandung.
Bandung, West Java (B2B) - The placement of special team of the Attorney General´s Office and the Anti-graft (KPK) in the Indonesia´s Agriculture to prevent corruption, collusion and nepotism in the internal ministry, Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman sniff bribery by his subordinates during a working visit in the region or after office hours.
"I´ve fired a third echelon for profiteer name of the minister as a public official. Shameful! Profiteer my name to get a bribe of five to 10 million rupiah," Minister Sulaiman told reporters here on Thursday (21/7) after attended the hearing doctoral of Herman Khaeron, member of parliament at the Bandung´s Padjadjaran University.
He reminded his subordinates do not try to take a bribe, because the ministry had placed a law enforcement officer, he knows indication that officials tried to steer the minister during a working visit in the area to attend a ceremony held by private companies.
"Another indication by paying bills lunch or dinner my entourage at a fancy restaurant, but that I could sniff for always wary of bribery and gratuities. The team from the ministry has prepared the money for accommodation and meals for me and the group," Mr Sulaiman said.
According to him, the supervision of officials rogue occur even outside office hours, and until recently has been five second and third echelons removed as indicated to corrupt practices or accept gratuities.
According to him, the supervision of officials rogue occur even outside office hours, and until recently has been five second and third echelons removed as indicated to corrupt practices or accept gratuities.
"Anyone who violates the authority, I immediately dislodged his post," he said again.
Head of Public Relations in the ministry, Agung Hendriadi added that until now the Minister Sulaiman has restructured the organization of the ministry through the mutation of the nine first echelon officials and 60 second echelon after Mr Sulaiman led the ministry on November 24, 2014.
"In every meeting with staff in Jakarta and outside the capital city of Indonesia, the Minister Sulaiman always urged to use travel expenses properly and efficiently, and advised not to attempt to receive money from another party to pay the costs of accommodation and consumption," Mr Hendriadi told reporters here.
