PPID Kementan Berperan Strategis Dukung Keterbukaan Informasi Publik
Indonesia`s Information and Documentation Management for Agriculture Development
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berperan penting mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik, dan PPID di Kementerian Pertanian RI menjadi ujung tombak informasi sesuai peran strategis kementerian di tengah masyarakat dewasa ini.
Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Henny S Widyaningsih mengingatkan PPID harus memahami informasi apa yang menjadi wewenangnya dan mampu menyediakan informasi proaktif melalui website kementerian yang wajib tersedia setiap saat.
Menurutnya, saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa petugas pajak berwenang memperoleh akses informasi perpajakan dari lembaga jasa keuangan. Informasi yang dapat diakses adalah laporan informasi keuangan seperti identitas pemegang rekening tabungan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
"Adanya Perppu tersebut memiliki konsekuensi PPID harus bersiap diri bahwa sebelumnya informasi keuangan pribadi merupakan informasi yang dikecualikan, tapi menurut UU KIP kini dapat diakses," kata Henny pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Jakarta pada Kamis (18/5).
Kepala Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi mengatakan Rakor PPID juga menyajikan informasi terkini IndoAgroPedia http://indoagropedia.pertanian.go.id yang merupakan aplikasi tentang informasi istilah-istilah pertanian Indonesia yang dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi terkait teknik budidaya, program dan kebijakan pertanian Indonesia. Portal layanan publik Kementan http://satulayanan.pertanian.go.id dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementan berisi tentang jadwal kegiatan seperti Penilaian Komitmen PPID pada Februari hingga September 2017, Kuesioner Penilaian Mandiri pada Juni hingga Juli 2017, Penilaian melalui Visitasi pada Juli hingga September 2017 dan Pengumuman Peringkat Lima Terbaik dan Lima Terbawah pada Upacara HUT Korpri, 29 Nopember 2017.
Jakarta (B2B) - Information and Documentation Management by senior Indonesian officials called the PPID in Indonesian Agriculture Ministry is very strategic in supporting public information disclosure, and the PPID in the agriculture ministry for the community today, according to the commisioner of Indonesian Information Commission.
Commissioner of information commission Henny S Widyaningsih reminded that the PPID must understand the information that it is authorized, and proactively provide information through the ministry´s website.
According to her, now has been issued Government Regulation in Lieu of Law called the Perppu Number 1 of 2017 which explains that tax officers have access to tax information from financial institutions. Accessible information is a financial information report such as the identity of the savings account holder, the financial account number, the identity of the financial services agency, the balance or the value of the financial and income accounts.
"The Perppu has consequences that the PPID must be prepared that previously personal financial information is exempt information, but by law it is now accessible," Mrs Widyaningsih said in Information and Documentation Coordination Meeting here on Thursday (May 18).
Indonesian Agriculture Ministry spokesman Agung Hendriadi said the coordination meeting also presents the latest information IndoAgroPedia http://indoagropedia.pertanian.go.id which is application about information of agriculture term Indonesia supported by drawing and illustration about cultivation technique, program and Indonesia´s agricultural policy. Then the ministry public service portal at http://satulayanan.pertanian.go.id and Public Information Disclosure Offering about schedule activities such as PPID Commitment Assessment from February to September 2017, Independent Assessment Questionnaire from June to July 2017, Assessment through Visitation in July to September 2017 and Announcement of Five Best and Five Bottom Rating on November 29, 2017.
