Jakarta (B2B) - Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman tidak dapat menutupi kekecewaannya terhadap pemberitaan terkait impor beras, lantaran Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2015 tidak dibaca dan dikutip secara utuh yang menegaskan bahwa impor hanya dilakukan apabila stok beras di dalam negeri tidak lagi mencukupi.

"Tolong Inpres-nya dibaca secara utuh, jangan  dipenggal-penggal. Presiden Joko Widodo menegaskan impor hanya dilakukan ketika pasokan beras tidak lagi mencukupi. Bukan hanya Indonesia, negara lain pun begitu, terpaksa impor ketika pasokan pangan di dalam negeri tidak memadai," kata Menteri Amran Sulaiman dalam kegiatan 100 Experts Meeting di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin siang (30/3).

Hadir sebagai keynote speaker, Amran menilai tidak seluruh informasi tentang kebijakan impor beras yang tertera di Inpres, pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo maupun dirinya sebagai menteri pertanian tidak disampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Keluhan serupa dikemukakan Mentan terkait mesin traktor di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang tidak disampaikan secara utuh kepada masyarakat.

"Soal alsintan di Ponorogo, ini yang menarik dan perlu kami luruskan. Kami sudah menyerahkan traktor tangan sejak tiga bulan lalu, dan baru di Ponorogo yang dikomentari. Mesin traktor tangan di Ponorogo itu untuk seluruh Jawa Timur dari APBNP. Ingat dari APBN sudah diterima semua," kata Amran Sulaiman.

"Tidak mungkin tiga ribu traktor diserahkan di satu titik, tapi untuk seluruh Jawa Timur yang dipusatkan di Ponorogo."

Amran Sulaiman menambahkan bahwa penyerahan langsung kepada kelompok-kelompok tani di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

"Bapak Presiden ingin menyerahkan langsung secara fisik, ada mesin traktornya untuk diserahkan kepada para petani melalui kelompok-kelompok tani," kata menteri.