Penyuluhan Pertanian Tanggung Jawab Semua Pemangku Kepentingan
Agricultural Extension in Indonesia is Not Only the Government Responsibility
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Penyelenggaraan penyuluhan pertanian bukan semata-mata harus dilaksanakan oleh penyuluh pertanian dari pegawai negeri sipil (PNS) atau tenaga harian lepas - tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) yang jumlahnya dibatasi oleh kebijakan moratorium penerimaan aparatur sipil negara (ASN), karena penyuluh swadaya dari pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (P4S) atau mahasiswa dan perguruan tinggi maupun pihak swasta dapat melaksanakan fungsi penyuluhan pertanian.
"Hal itu dapat dilakukan oleh mereka tentunya setelah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Hari Priyono di Tangerang, Senin (20/3) pada ´Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 274 peserta dari seluruh Indonesia.
Menurutnya, di tengah kemajuan teknologi digital saat ini didukung luasnya cakupan layanan internet tentunya hal itu dapat dimanfaatkan oleh para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kapasitas teknologi informasi di BPPSDMP khususnya untuk sistem informasi penyuluh pertanian (Simluhtan), sistem informasi monitoring pertanaman padi (Simotandi).
"Hal itu diperkuat dengan cyber extention, penilaian angka kredit online, pelaporan luas tambah tanam (LTT), dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, kursus, kerja magang, lokakarya, seminar, studi banding, rembug tani, kursus tani, pemanfaatan media cetak dan elektronik," kata Hari Priyono.
Dia juga mengharapkan jajaran di BPPSDMP Kementerian Pertanian RI melakukan kemitraan dengan pihak perusahaan swasta, badan usaha milik negara dan daerah (BUMN/BUMD) untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui pelayanan informasi tentang teknologi pertanian, akses permodalan, perkembangan pasar, fluktuasi harga, dan penyediaan sarana produksi.
Hari Priyono menambahkan identifikasi kemampuan penyuluh pertanian hendaknya dilakukan untuk dapat memetakan kapasitas atau kompetensi penyuluh pertanian di masing-masing tingkatan wilayah kerja.
Jakarta (B2B) - Agricultural extension is not only the responsibility of the civil servants and temporary employee, because it is also the duty of freelance workers of the non-governmental organizations or college students, after Indonesian government decided moratorium recruitment of civil servants, according to the Indonesian senior officials.
"Agricultural extension by they can do once trained and authorized by the authorities," said Acting Director General of Agency for Agricultural Extension and Human Resources Development (BPPSDMP) Hari Priyono in Tangerang of Banten province on Monday (March 20) at ´the Coordination and Synchronization Implementation of Agricultural Extension´ which lasted for three days and was followed by 274 participants accross the country.
According to him, the advance of digital technology and Internet services will support the performance of agricultural extension for increase the capacity of information technology in the BPPSDMP especially for agricultural extension information systems and rice planting monitoring information system.
"That ability is supported by cyber extention, vote online credit figures, acreage reports, human resources capacity building by training, courses, internships, workshops, seminars, study visits, meetings, training, print and electronic media," Mr Priyono said.
He also expects the Agriculture Ministry´s BPPSDMP stablished partnership with the private companies, state-owned enterprises to support agricultural technology information services, access to capital, market development, price fluctuations, and production facilities.
Mr Priyono added agricultural extension identification capability is also conducted to measure the competence of agricultural extension in each level of working area.
