Kementan - Kemendag Sepakat Rasio Impor Sapi 1:10 untuk Koperasi, Importir 1:5
Indonesian Govt Define New Regulation of Cattle Imports by the Cooperative
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Regulasi baru pengadaan sapi nasional memberi peluang kepada peternak anggota koperasi mengimpor sapi dengan rasio 1:10, maksudnya setiap impor 10 ekor sapi maka satu di antaranya haruslah indukan, sementara kepada importir swasta berlaku aturan 1:5 impor sapi bakalan dan indukan.
Ketentuan tersebut merupakan kesepakatan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pada rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Mentan Andi Amran Sulaiman dan Mendag Enggartiasto Lukita pada Senin 10/10), yang dihadiri hampir seluruh pejabat eselon satu dan staf ahli menteri di kedua kementerian.
"Kami sepakat untuk memberi peluang impor kepada koperasi peternak dengan rasio satu banding 10 artinya harus ada sapi indukan dari sembilan sapi bakalan, sementara importir swasta berlaku rasio satu banding lima," kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers usai Rakor di Kementan.
Menurutnya, langkah tersebut ditempuh Pemerintah RI untuk meningkatkan populasi sapi sehingga dapat menekan impor, sehingga dalam sembilan tahun ke depan Indonesia mampu mandiri setelah mencapai swasembada sapi sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.
Mentan menambahkan rasio impor sapi 1:10 bagi koperasi peternak akan membendung niat peternak anggota koperasi untuk memotong sapi indukan karena alasan kebutuhan ekonomi, dan sapi betina sebagai sapi indukan ikembangbiakkan untuk memenuhi kebutuhan produksi susu maupun sapi potong.
Rekomendasi Impor
Mendag Enggartiasto Lukita menambahkan izin impor sapi dikeluarkan oleh kementeriannya setelah mendapat rekomendasi dari Kementan termasuk beberapa komoditas strategis lainnya.
"Kami akan terus meningkatkan koordinasi demi kepentingan bangsa, jadi tidak ada lagi ego sektoral yang selama ini dituding menjadi kendala pencapaian swasembada pangan," kata Enggar.
Dia menambahkan, koperasi peternak sapi akan dibina oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan mengembangkan potensi peternakan dari sebagian dana desa Rp1 miliar sehingga koperasi peternak dapat pula bergerak sebagai badan usaha di pedesaan (BUMDes) untuk menggerakkan ekonomi rakyat di pedesaan, sementara pengembangan industri hilir peternakan menjadi konsentrasi Kementerian Perindustrian.
"Kami mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo terkait peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya peternak maka segala upaya harus dilakukan agar tercapai swasembada sapi," kata Enggar.
Upsus Siwab
Rakor Kementan dan Kemendag tersebut merupakan tindak lanjut dari dari kegiatan pencanangan program upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Sabtu pekan lalu 8/10) untuk mendukung percepatan peningkatan populasi sapi di seluruh Indonesia, dengan kegiatan panen 5.000 pedet (anak sapi).
Mentan dalam sambutannya di Lamongan mengatakan bahwa berdasarkan catatan Kementan, usaha pembesaran sapi mulai dari pedet hingga menjadi sapi dewasa, para peternak akan kesulitan finansial karena selama 1,5 tahun hanya mengeluarkan biaya produksi tanpa memperoleh keuntungan.
"Pedet betina merupakan sumber pengganti induk afkir dan untuk menambah populasi induk, sedangkan pedet jantan sebagai sumber bakalan sapi perah sangat vital bagi pengadaan induk baru untuk perkembangan produksi susu nasional maupun bagi pengadaan sapi bakalan," kata Amran Sulaiman.
Pencanangan Upsus Siwab diawali kegiatan inseminasi buatan oleh Mentan Amran Sulaiman bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Negara Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, dan Bupati Lamongan Fadeli. Dilanjutkan pemberian secara simbolis akta pendirian koperasi kelompok peternak, dan penghargaan kepada peternak dan kelompok ternak yang berprestasi.
Jakarta (B2B) - New regulations for the procurement of cattle in Indonesia provide an opportunity for cooperatives to cattle imports by ratio 1:10 for the cooperative is expected to prevent farmers who are members of cooperatives
with a 1:10 ratio, meaning that from 10 cattle then one of them a cow, while the private importers apply import ratio of 1: 5 or four bulls and a cow, according to Indonesian ministers.
The regulation is the result of coordination meeting by agriculture and trade ministry headed by Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman dan Trade Minister Enggartiasto Lukita on Monday (October 10) which was attended by the first echelon officials and ministerial staff experts both ministries.
"We agreed to give opportunities to cooperatives imports by a ratio of one to 10, which means there must be a cow of nine bulls, while private importers apply the ratio of one to five," Minister Sulaiman told reporters here in his office.
According to him, these measures taken by the Indonesian government to increase the cattle population so as to reduce imports, so in the next nine years Indonesia is able to independently after reaching self-sufficiency in beef cattle as instructed by President Joko Widodo.
He said cattle imports ratio 1:10 for the cooperative is expected to prevent farmers who are members of cooperatives to slaughter a cow because of economic necessity, because cows can be beneficial economically to meet the needs of the production of milk and beef.
Imports Recommendations
Minister Lukita said that the cattle import permits issued by his ministry, as recommended by the ministry of agriculture as well as other strategic commodities.
"We will continue to improve coordination in the interest of the nation, so there is no ego sectoral been accused constrain the achievement of food self-sufficiency," Mr Lukita said.
He added that the cooperative for farmers will be fostered by the Cooperatives and SMEs Ministry are supported by the Ministry for Rural and Transmigration that will develop the potential of livestock of the village fund 1 billion rupiahs, so the cooperative can also move as a business entity in the countryside to move the people´s economy while the downstream industry development of the livestock subsector is the responsibility of the Industri Ministry.
"We have orders from President Widodo related to improving the welfare of farmers, all efforts are made to achieve self-sufficiency in beef," trade minister said.
Indonesia´s Self-sufficiency in Cattle
The coordination meeting of agriculture and trade ministry is a follow up of launched the program to encourage artificial insemination to increase the cattle population across the country, called the Upsus Siwab program in Lamongan District of Eas Java Province on Saturday (October 8).
Minister Sulaiman said that based on reports from his ministry, since the calf is born to grow up, farmers will struggle financially because for 1.5 years, farmers only spend money for for the maintenance of cattle without income.
"Calves females are a source of replacement cows and increase the population of cows, while the calf males as a source of feeder cattle or dairy cows that are vital to meet the needs of the national milk and increase the population of cattle," Mr Sulaiman said.
Launched of the Upsus Siwab program preceded artificial insemination symbolically by Minister Sulaiman with Trade Minister Enggartiasto Lukita, Minister for Rural and Transmigration, Eko Putro Sandjojo, and Cooperatives and SMEs Minister AAGN Puspayoga, East Java Governor Soekarwo, members of parliament Viva Yoga Mauladi, and Lamongan Regent Fadeli. Then they handed certificates of cooperative for the farmers and farmers group.
