Mentan dan Mendag Dialog dengan Petani Tolak Impor Kentang
Farmers Protest to the Government for Potatoes Import into Indonesia
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI akan berkoordinasi dengan Polri terkait beredarnya kentang impor ilegal jenis granula di pasaran, dengan PT Indofood Sukses Makmur mengenai kemitraan dengan petani kentang, dan memanggil empat bupati di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kabupaten penghasil kentang yakni Wonosobo, Kendal, Pekalongan dàn Banjarnegara.
Hal itu dikemukakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan saat dialog dengan ratusan anggota Aliansi Serikat Petani Indonesia yang berunjuk rasa di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (8/12) dipimpin oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih.
Ratusan petani kentang tersebut meminta kepada kedua menteri dari Kabinet Kerja agar segera menghentikan impor kentang granula yang akhir-akhir ini diperdagangkan di pasar tradisional, khususnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur karena sangat merugikan para petani kentang.
Mentan Amran Sulaiman menyatakan akan koordinasi dengan Polri seraya menyerahkan bukti, karena sudah hampir dipastikan kentang impor tersebut ilegal, hampir 80% kentang yang ditanam para petani di Indonesia adalah jenis granula, dan akan tetap dikembangkan di dalam negeri.
"Pemerintah selalu hadir di tengah petani seperti instruksi Presiden Joko Widodo, dan meminta Polri untuk mengambil tindakan tegas," kata Mentan seperti dikutip Kabag Humas Kementan, Marihot H Panggabean melalui pernyataan tertulis.
Mentan mengatakan akan mengundang empat bupati untuk koordinasi terkait tata ruang dan pengelolaan lahan budidaya kentang.
Sementara Mendag Enggartiasto menyoroti kemitraan petani kentang dengan Indofood Sukses Makmur, setelah menolak membeli kentang petani apabila tidak sesuai dengan standar perusahaan.
"Saya akan memanggil pimpinan Indofood terkait dengan keluhan petani tentang kemitraan dengan Indofood, karena dituding tidak fair sebagai mitra bisnis," kata Enggar.
Petani kentang mitra Indofood mengeluhkan kebijakan perusahaan menolak membeli kentang yang tidak sesuai standar perusahaan. "Kalau tidak bagus, tidak bayar."
Jakarta (B2B) - Indonesian government will coordinate with the National Police about potato illegal import in its home market, with Indofood Sukses Makmur Corp., about partnership with potato farmers, and called four regents of Central Java Province namely Wonosobo, Kendal, Pekalongan and of Banjarnegara as potato production centers.
It was said by Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman and Trade Minister Enggartiasto Lukita in dialogue with members of Indonesian Farmers Alliance that rallies in the Trade Ministry office on Thursday (12.8.16) who was led by Chairman of Indonesian Farmers Union (SPI) Henry Saragih.
Hundreds of the potato farmers asked the ministers of Working Cabinet mmediately stop the import of potatoes in the market, especially in Kramat Jati Central Market of East Jakarta due to adverse potato farmes.
Minister Sulaiman said it will coordinate with National Police
to submit evidence of illegal import of potatoes, because most farmers grow potatoes the same with imported potatoes.
"The government always present with farmers as instructions of President Joko Widodo, and asked police to take firm action," he said as quoted by spokesman of the Agriculture Ministry, Marihot H Panggabean through thewritten statement.
Minister Sulaiman said he would invite four regents for coordination of spatial potato cultivation.
While Minister Lukita highlight potato farmers partnership with Indofood Sukses Makmur, after reject to buy potatoes from farmers who do not fit the company's standards.
"I'll call boss of Indofood related complaints farmers about partnership with Indofood, because accused did not fair as business partner," he said.
Potato farmers as partners of Indofood complained of policies the company refused to buy potatoes that do not fit the company's standards.
