Jakarta (B2B) - Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari masa ke masa mengalami perubahan sesuai peluang dan tantangan, yang dilakukan Pemerintah RI sejak 1969 melalui rencana pembangunan lima tahun (Repelita) pertama hingga saat ini, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menjadi bagian penting dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terpadu dengan mahasiswa dan bintara pembina desa (Babinsa).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPSDMP, Hari Priyono mengatakan pemerintah harus melakukan perubahan konsep pengembangan penyuluhan pertanian di tengah keterbatasan anggaran maupun jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dengan menetapkan target yang jelas karena petani memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan undang-undang.

"Penyuluhan pertanian harus hadir dan tetap berjalan walaupun dalam kondisi terbatasnya kapasitas BPPSDMP maupun jumlah dan kapasitas SDM penyuluh pertanian," kata Hari Priyono di Tangerang, Senin (20/3) pada 'Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 274 peserta dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus dapat diimplementasikan pada skala nasional sehingga seluruh daerah harus mendapat pelayanan penyuluhan pertanian tidak hanya bertumpu pada program tertentu, misalnya program upaya khusus padi, jagung dan kedelai (Upsus Pajale), namun menjadikan proyek seperti Upsus Pajale sebagai momentum pemantapan kegiatan penyuluhan pertanian.

Hari menambahkan BPPSDMP menjadi bagian penting dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian, untuk mendukung pengawalan dan pendampingan khususnya pada 11 komoditas strategis nasional: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, gula, kelapa sawit, kakao, kopi dan karet.

"Kegiatan penyuluhan pertanian harus menyentuh langsung kegiatan sehari-hari petani dan kelompok tani di lahan usaha tani mereka, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani," kata Hari Priyono yang juga menjabat sebagai Sekjen Kementan.

Di hadapan para kepala dinas pertanian tingkat provinsi/kabupaten/kota, Hari Priyono mengingatkan tentang pendekatan kawasan pertanian sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan di daerah tertentu sesuai kondisi alam dan kearifan lokal, dan bukan dengan asumsi tanpa keterbatasan.