Lamongan, Jawa Timur (B2B) - Pemerintah RI akan mendukung skema biaya pemeliharaan pedet (anak sapi) melalui badan usaha koperasi sehingga peternak rakyat tetap mendapatkan penghasilan selama memelihara dan melakukan penggemukan, Kementerian Pertanian melaporkan bahwa pembesaran sapi mulai dari pedet (anak sapi) hingga dewasa butuh waktu 1,5 tahun, dan peternak hanya mengeluarkan biaya produksi tanpa memperoleh hasil yang menguntungkan.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa berdasarkan catatan Kementan, usaha pembesaran sapi mulai dari pedet hingga menjadi sapi dewasa, para peternak akan kesulitan finansial karena selama 1,5 tahun hanya mengeluarkan biaya produksi tanpa memperoleh keuntungan.

"Pedet betina merupakan sumber pengganti induk afkir dan untuk menambah populasi induk, sedangkan pedet jantan sebagai sumber bakalan sapi perah sangat vital bagi pengadaan induk baru untuk perkembangan produksi susu nasional maupun bagi pengadaan sapi bakalan," kata Mentan Amran Sulaiman pada panen pedet hasil inseminasi buatan (IB), Sabtu (8/10) di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan panen 5.000 ekor pedet di Lamongan merupakan bagian dari kegiatan pencanangan program upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab) untuk mendukung percepatan peningkatan populasi sapi di seluruh Indonesia. 

Pencanangan Upsus Siwab diawali kegiatan inseminasi buatan oleh Mentan Amran Sulaiman bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Negara Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, dan Bupati Lamongan Fadeli. Dilanjutkan pemberian secara simbolis akta pendirian koperasi kelompok peternak, dan penghargaan kepada peternak dan kelompok ternak yang berprestasi.

Menurut Mentan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengelolaan pedet harus mendapat perhatian khusus karena tidak dapat sekadar diserahkan kepada peternak, karena akan berakibat terbaginya konsentrasi peternak terhadap pemeliharaan induk dan perawatan pedet yang akan mengakibatkan tingginya kematian pedet, dan rendahnya kualitas induk baru serta sapi potong yang dihasilkan.

Menkop Puspayoga menyatakan akan mendukung pembentukan koperasi peternak rakyat maupun skema pembiayaan, dan sampai saat ini jumlah koperasi yang memiliki unit usaha peternakan dan telah terdaftar dalam online data sistem mencapai 556 koperasi.

"Sementara untuk koperasi baru yang memiliki unit usaha peternakan sebanyak 68 koperasi dengan anggota 161 kelompok peternak dan tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia," kata Puspayoga.

Menurutnya, sebagai wadah dari para petani peternak sapi, koperasi akan menjalankan fungsi sebagai koordinator petani untuk pengadaan pedet sapi, konsentrat, obat-obatan dan lain-lain, serta mencarikan pembeli sapi yang telah dibesarkan petani anggotanya. Dalam hal ini koperasi peternak bekerja sama dengan pihak lain misalnya pedagang sapi, dinas peternakan, koperasi susu, dan perusahaan besar sapi potong yang akan menyalurkan sapi yang telah dibesarkan ke rumah potong hewan (RPH) terdekat.

Mentan Amran Sulaiman mengingatkan instansi pemerintah yang berwenang harus mencegah para peternak rakyat anggota koperasi dari persaingan yang tidak sehat, tapi lebih banyak memberikan peluang kepada para peternak rakyat  membentuk kemitraan terpadu agar dapat mengembangkan usaha ternak mereka, maupun menciptakan peluang kerja di daerah serta memperolah hasil yang menguntungkan.

Mendes PDT Eko Putro menambahkan bahwa Nawa Cita dari Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran khususnya pedesaan.

"Desa bisa membangun Indonesia. Kebersamaan adalah kuncinya. Kami pemerintah pusat saling mendukung dan juga bersinergi dengan propinsi hingga kabupaten," katanya.

Sementara Anggota DPR Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa parlemen mendukung pemberian IB secara gratis dalam program Upsus Siwab, karena meringankan beban petani, meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitar, dan memenuhi kebutuhan daging tanpa harus tergantung lagi pada produk impor.

Upsus Siwab
Mendag Enggartiasto Lukita menyatakan dukungannya kepada koperasi peternak, karena Pemerintah RI berencana memberikan izin impor sapi bakalan kepada peternak rakyat yang tergabung dalam koperasi binaan, supaya berkelanjutan berproduksi dan kebutuhan protein masyarakat dapat terus dipenuhi dengan harga terjagkau.

"Kami mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo terkait peningkatan kesejahteraan peternak maka segala upaya harus dilakukan agar tercapai swasembada sapi, dengan skema pembiayaan dari koperasi maka peternak rakyat tetap mendapat penghasilan dari memelihara, dan penggemukan yang kemudian bisa dipotong dan mendapatkan penghasilan tambahan," kata Enggar dalam sambutannya.

Mentan Amran Sulaiman mengatakan Upsus Siwab akan dilakukan secara konsisten oleh Kementan maka pencapaian target swasembada sapi dalam sembilan tahun ke depan seperti yang diharapkan Presiden RI Joko Widodo akan terwujud.

"Tahun lalu, hasilnya luar biasa melalui inseminasi buatan pada 2,5 juta sapi indukan yang menghasilkan 1,4 juta sapi pedet, dan tahun depan kita targetkan empat juta sapi indukan mendapat inseminasi buatan sehingga mampu menghasilkan maksimal tiga juta sapi pedet," kata Mentan.

Program Upsus Siwab akan memantau secara fokus jumlah sapi betina bunting dan pedet yang lahir, maupun sapi betina yang mengalami gangguan reproduksi didukung peningkatan kualitas pakan ternak, kesehatan hewan, rumah potong hewan (RPH), logistik dan sarana pendukung lainnya.