Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk Satgas Pangan dan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah membuat roadmap jaringan kartel dan pelaku monopoli, dengan langkah awal mengkaji kelemahan regulasi sektor pertanian yang memberi peluang praktik kartel, sekaligus memberi peluang masuknya pemain baru.

"KPK ingin mendorong reformasi pasar, karena kami melihat pemainnya itu-itu saja di sektor pangan, apalagi sudah banyak pengaduan yang masuk ke KPK tentang dugaan korupsi di sektor pangan misalnya pengadaan benih dan pupuk dengan nilai tender mencapai Rp300 miliar," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada pers di Jakarta pada Rabu (10/2).

Dia menambahkan, Satgas Pangan akan koordinasi langsung dengan pimpinan KPK karena pembenahan sektor pangan menjadi target KPK, untuk mendukung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan jajarannya di Kementerian Pertanian bekerja keras membenahi regulasi sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan di seluruh Indonesia.

Mentan Amran Sulaiman mengatakan siap mendukung KPK untuk mendapatkan seluruh data yang dibutuhkan untuk mengungkap dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian RI sekaligus mencegah praktik korupsi yang lebih masif, setelah pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla menetapkan peningkatan produksi 11 komoditas pangan strategis.

Sebelumnya diberitakan, mantan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Hasanuddin Ibrahim ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi pada kasus pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian  Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Ditjen Hortikultura Kementan tahun anggaran 2013.

Pada 2013, KPK mengungkap praktik suap kuota impor daging sapi dengan menangkap Ahmad Fathanah yang bertindak sebagai broker, dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.

Sementara di Kejaksaan Agung tercatat ada perkara korupsi pengadaan bahan baku pakan ikan yang menjerat Elda Devianne Adiningrat, dan korupsi benih yang membelit mantan Dirjen Tanaman Pangan, Udhoro Kasih Anggoro namun pengembangan perkaranya tidak jelas.

Ketua KPK mengakui perkara suap kuota impor daging sapi belum mampu menghapus kartel, akibat kelemahan pada sistem tatakelola namun pada kasus korupsi pengadaan pupuk di Direktorat Jenderal Hortikultura akan menjadi ´pintu masuk´ untuk mengusut tuntas mafia pangan.