Malang, Jawa Timur (B2B) - Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) saat ini dituntut kemampuan belajar dan mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya serta tanggap terhadap dinamika masyarakat. Hal itu sejalan dengan tuntutan publik atas kinerja aparatur pemerintah yang profesional, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap PNS untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai abdi negara.

Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Momon Rusmono pada pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas oleh 28 PNS di lingkungan BPPSDMP mengingatkan CPNS yang diangkat PNS untuk menanamkan kesadaran sebagai bagian penting dari motor penggerak pembangunan dan perubahan.

"Jangan sampai saudara mencontoh atau malah ikut-ikutan dengan budaya kerja yang tidak profesional. Jadilah sosok teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat sekitar," kata Momon Rusmono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan,  Adang Warya di Malang, Jawa Timur pada Jumat (23/9).

Ke-28 PNS yang dilantik tersebut yakni 13 orang dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang, lima orang dari Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, empat orang dari BBPP Ketindan, dari Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang empat orang, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Negeri (SMK PPN) Kupang dua orang.

Adang Warya mengutip Sekretaris BPPSDMP menambahkan ke-28 PNS harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral terhadap konsekuensi dan pengangkatan menjadi PNS, sekaligus menjadi rambu-rambu terhadap tindakan sebagai aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Tujuan penandatanganan dokumen pakta integritas adalah untuk menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel," kata Adang Warya mengutip Momon Rusmono.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanah Pasal 66 dari UU tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN Nomor 5 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bahwa setiap pengambilan sumpah/janji, PNS juga wajib menandatangani dokumen Pakta Integritas yang disaksikan atau diketahui oleh atasan langsungnya.

"Saudara-saudara adalah calon-calon pemimpin atau pejabat di masa yang akan datang, untuk itu kredibilitas yang saudara tunjukkan selama belajar tentu akan memperluas peluang saudara untuk meningkatkan karier ke jenjang selanjutnya, menjadi pejabat atau pimpinan instansi dengan kompetensi dan profesionalisme yang lebih baik," kata Momon Rusmono seperti dikutip Adang Warya.