Tuban, Jawa Timur (B2B) - Pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan akurat kembali ditunjukkan oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, untuk mengatasi kendala penyerapan gabah di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur yang dikeluhkan para petani melalui beberapa kepala desa di Kecamatan Jenu dan personel Babinsa di Koramil 0811/15 Jenu dari Kodim 0811 Tuban, sementara Bulog Subdivre Bojonegoro mengaku jajarannya masih mengacu pada Inpres 2015 terkait kadar air maksimal 25%, dan bukan Permentan No 3/2017 yang mentolerir hingga 30%.

"Tidak ada yang salah di Tuban terkait serap gabah, karena itu sudah kebijakan Presiden Joko Widodo yang harus dipatuhi semua pihak melalui Permentan No 3 tahun 2017. Tidak ada yang salah di sini antara petani, kepala desa, dan Babinsa... itu perintah presiden," kata Mentan Amran Sulaiman di Desa dalam sambutannya usai panen raya padi dan memantau serap gabah di Kecamatan Jenu pada Selasa siang (7/3).

Kendala tersebut mengemuka setelah Mentan Amran Sulaiman dialog dengan beberapa kepala desa dan Sertu Suwandi mengeluhkan ulah petugas Bulog Subdivre Bojonegoro di Tuban yang menolak membeli gabah dengan berbagai dalih seperti kadar air dan ada menir. Sebelumnya, dua pria setengah baya dibongkar kedoknya oleh Mentan setelah keduanya menuding Bulog tidak fair, padahal keduanya bukanlah petani melainkan pengepul yang merupakan kaki tangan tengkulak.

"Jangan memfitnah di sini, karena ulah Anda lebih mirip pengamat tanpa data dan fakta. Kepada Sertu Suwandi, saya angkat Anda sebagai juru lapor, bapak saya juga personel Babinsa dan karena berani maka anaknya hari ini bisa menjadi menteri. Lapor ke saya kalau mendapat kesulitan, kalau perlu ke Jakarta untuk melaporkan, tiket pesawat terbang dan hotel saya yang tanggung," kata Amran Sulaiman.

Posko Sergab
Informasi simpang-siur yang dianggap menghambat perintah Presiden Jokowi, mendorong Aster Kasad Mayjen Komarudin Simanjuntak untuk menjawab keluhan petani dan Babinsa, bahwa Bulog tidak menolak membeli gabah dari petani karena hal itu merupakan perintah Presiden. Solusinya, atas perintah Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi kepada Mentan Amran Sulaiman sebagai 'komandan lapangan' maka perintah Mentan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh TNI AD, Bulog dan dinas pertanian di daerah.

"Saya telah mendapat perintah dari panglima tertinggi yakni presiden melalui menteri pertanian, yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan kepala staf angkatan. Komandan di lapangan hanya satu, yaitu Mentan, kita mendapat perintah dari beliau dan berlaku di seluruh Indonesia. Tidak ada perintah dari panglima tertinggi yaitu presiden yang tidak sukses. Harus sukses. Babinsa... ini perintah," kata Mayjen Komaruddin.

Dia menambahkan, setiap kali ada panen raya padi di seluruh Indonesia maka di situ akan ada semacam pos komando (Posko) yang didukung staf dari dinas pertanian provinsi/kabupaten, staf Divre/Subdivre Bulog terkait, dan anggota Babinsa dari Koramil untuk mendampingi petani menjual gabah kepada Bulog.

"Begitu pentingnya perintah ini, ingat para Babinsa, ini berlaku di seluruh Indonesia. Seluruh posko di tingkat provinsi akan dikendalikan perwira setingkat kolonel atau brigadir jenderal. TNI AD dan Bulog sudah jadi satu, komandannya satu, kita mendapat perintah dari Mentan. Perintah pembentukan Posko Sergab akan efektif minggu ini, maka hati-hati jangan sampai ada yang saya tangkap. Hati-hati, baik tentaranya atau bukan tentara bisa ditangkap, ini perindah presiden," kata Aster Kasad.

Dia mengaku prihatin terhadap fakta di lapangan yang merugikan petani, "mulai pekan ini di Kodam-Kodam, surat perintah sudah saya teken kemarin, dan minggu ini paling lambat sudah sosialisasi di seluruh Kodam."