Jakarta (B2B) - Pejabat publik di Kementerian Pertanian RI harus mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat, bahkan wajib melayani permohonan informasi namun tidak 'telanjang' karena ada beberapa hal yang bisa diakses dan ada yang tertutup dengan mengedepankan akurasi data.

"Namun ada juga yang kebablasan. Minta kuitansi. Minta daftar perjalanan dinas. Sekjen pergi kemana saja, padahal kita tahu ada rambu-rambunya, mana yang bisa diberikan dan mana yang tidak," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI, Hari Priyono pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Jakarta pada Kamis (18/5).

Dia juga menyoroti akurasi data yang akan disampaikan kepada masyarakat sebagai hal krusial, karena hal itu menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat. Data juga harus muda ditelusuri atau 'traceable' misalnya produksi gabah kering giling (GKG) 76 juta ton maka harus traceable hingga ke tingkat kecamatan.

Hari Priyono menambahkan, dalam implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pejabat publik wajib melayani permohonan yang terkait informasi publik. Pejabat publik juga harus bersikap responsif, tidak boleh tertutup dari KIP dan dari segi kuantitas terlihat pola pemohon dan permohonan yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Dia mengharapkan, rapat koordinasi tersebut dapat menjadi sarana bertukar informasi bagi PPID Kementan, yang dihadiri 250 peserta dari pejabat eselon dua lingkup Kementan, PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana, Fungsional Pranata Humas, Fungsional Pranata Komputer. Tampak hadir Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny SW dan Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI Bachtiar.

Dalam kesempatan itu, Sekjen Kementan meluncurkan dua aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi publik yakni aplikasi satu layanan dan aplikasi indoagropedia.