Mentan: Pemerintah Pantau Stok dan Harga Beras Jelang Panen Raya
Indonesian Govt Anticipates Fluctuation of Rice Prices Ahead of Rice Harvest
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan mengantisipasi gejolak harga pangan khususnya beras, dan saat ini harga rata-rata gabah kering giling (GKG) di kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kg untuk Januari 2017, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait bergerak cepat agar petani tidak merugi pada saat panen raya padi.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan pelaku produksi yakni petani padi hampir tidak mungkin untuk mengatur pasokan produk panen segar ke 'pasar' karena pembeli gabah bukan konsumen akhir, dan jumlah petani produsen padi sangat banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Gabah dijual ke penggilingan dan kemudian dibeli oleh pedagang besar, yang kemudian akan menyimpan atau mendistribusikan berasnya ke pedagang pengecer di pasar.
"Tadi kami sudah rakor lintas kementerian, Alhamdulillah pada Januari 2017 harga gabah sekitar Rp3.500 hingga Rp3.700 dan pemerintah harus hadir untuk turun tangan di tengah petani," kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers di Jakarta pada Rabu (1/2).
Hal itu dikatakan Mentan pada rapat kerja DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Hotel Taman Anggrek, Jakarta Barat setelah mengikuti rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian Darmin Nasution membahas beras dan gula dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan pejabat terkait.
Mentan menambahkan rapat koordinasi lintas kementerian merupakan upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan melindungi gejolak harga pangan di tahun 2017. Sinergi tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menjamin pasokan pangan bagi rakyat dengan harga terjangkau bagi konsumen, dan tetap menguntungkan bagi petani.
"Kami minta Bulog dan Toko Tani Indonesia bergerak cepat untuk membantu petani, mulai kemarin sudah bergerak di lapangan," kata Amran Sulaiman.
Sebagaimana dilaporkan, Menko Darmin Nasution memimpin lintas kementerian bidang ekonomi dan terkait persoalan beras, pemerintah akan berupaya memperbaiki irigasi yang rusak dan membangun embung-embung sebanyak mungkin di desa-desa. Setiap embung dan irigasi ini di pedesaan diharapkan mampu mengairi lahan seluas sekitar 100 hektar hingga 200 hektar di setiap desa.
Politisi Perempuan
Saat menghadiri rapat kerja KPPI, Mentan Amran Sulaiman mengajak politisi perempuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri dan secara simbolis menyerahkan paket tanaman cabai, benih jagung, ayam petelur, mesin penetas dan pelakat kepada politisi perempuan sebagai perwakilan dari setiap parpol di DPR RI.
"Saya minta pengurus KPPI menindaklanjuti penyerahan bantuan ini dengan Badan Litbang Pertanian Kementan, jangan sekadar menyerahkan simbolis kemudian menguap, dan kita ketemu lagi tahun depan untuk panen cabai di pekarangan rumah," kata Mentan.
Ketua Umum DPP KPPI periode 2016-2021 Dwi Septiawati Djafar menyambut baik dukungan Mentan kepada KPPI sebagai perkumpulan perempuan lintas parpol sehingga dapat mendukung upaya pemerintah mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan swasembada pangan.
"Sebagai politisi, kami juga ibu rumah tangga yang harus memikirkan kebutuhan pangan keluarga maka bibit cabai dan ayam petelur ini sangat bermanfaat bagi konstituen kami di seluruh Indonesia mendukung langkah pemerintah," kata Dwi kepada pers.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Muhammad Syakir meneken memoranda kesepahaman (MoU) dengan Dwi S Djafar untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
"Melalui 44 BPTP yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dapat langsung mengambil benih cabai, bawang, jagung dan ayam secara gratis dengan menunjukan MoU yang telah dilakukan tadi," kata Mentan.
Jakarta (B2B) - Indonesian government prepares strategic steps to ensure supply and anticipate fluctuations of rice prices, an average price of dry milled grain currently 3,500 to 3,700 rupiah per kg in January 2017, and Logistics Agency and related agencies to move quickly so that farmers remain profit ahead of the rice harvest.
Indonesian Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman said rice farmers are almost impossible controlled the market because buyers of grain harvest is not the end consumers, and rice farmers spread across the country. Rice farmers sell grain to the rice mill and dry milled grain was purchased by wholesalers, who then store or distribute to retailers in the market.
"I had meeting with senior minister, Thank God in January 2017 average prices of grain crops at farmer level 3,500 to 3,700 rupiah per kg, and the government needs to support farmers production," Minister Sulaiman told the press here on Wednesday (2.1.17).
He said that in working meeting of Caucus of Indonesian women politicians (KPPI) in Taman Anggrek Hotel of West Jakarta after after coordination meeting with Senior Minister for Economic Affairs Darmin Nasution discusses rice and sugar with Trade Minister Enggartiasto Lukita, SOE Minister Rini Soemarno, Industry Minister Airlangga Hartanto, and President Director of Bulog Djarot Kusumayakti and relevant officials.
Mr. Sulaiman added the cross-ministerial coordination meeting is an effort to maintain the availability and anticipate fluctuation of rice prices in 2017. The synergy will be conducted periodically to ensure the food supply for the people at affordable prices for consumers, and remain profitable for farmers.
"We asked the Bulog and related agencies moved quickly to help farmers, since yesterday they are already working to help farmers," he said.
As reported, senior minister Nasution leads cross-ministerial economic field, currently government is trying to improve irrigation and building ponds as much as possible in the villages, which are expected to irrigate agricultural land 100 to 200 hectares in each village.
Women Politicians
Minister Sulaiman asked the Indonesian women politicians to meet the food needs of the family, and then provide seed packets such as chili, corn, laying hens to the representatives of political parties in parliament.
"I ask the organization committee to follow up with the IAARD, not just ceremonial but must be real work, and we will meet again next year to make the chili harvest in the backyard," he said.
Chairman of the KPPI Dwi Septiawati Djafar period 2016-2021 to support the performance of the Minister Sulaiman, KPPI as an organization of women politicians across the political parties will actively support the government's efforts to household food self-sufficiency.
"As politicians, we are housewives who have to think about the food needs of the family, then the chilli seeds and laying hens is very useful for our constituents across the country to support the government's move," Mrs Djafar told the press.
On the occasion, Director General of the IAARD Muhammad Syakir signed memoranda of understanding (MoU) with Mrs Djafar to improve the availability and quality of food communities through utilization of backyard every household.
"Coordination with 44 centers of agricultural technology assessment across the province, and can immediately take the seeds of peppers, onions, corn and chicken for free with copies of the MoU which was signed," Mr Sulaiman said.