Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI menargetkan serap gabah petani (Sergap) 5,46 juta ton setara beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Maret - Agustus 2017, dan sekitar 70% ditargetkan memenuhi gudang-gudang Bulog hingga akhir Mei 2017, sebagian besar dari target tersebut dipasok dari delapan provinsi 'lumbung beras' sebanyak 3,2 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan tenggat waktu mulai akhir Maret hingga April 2017.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengelaborasi delapan provinsi dimaksud adalah Sumatera Selatan 164.625 ton, Lampung 302.622 ton GKG, Banten 138.724 ton GKG, Jawa Barat, 600.133 ton GKG, Jawa Tengah 484.732 ton GKG, Jawa Timur 776.701 ton GKG, Nusa Tenggara Barat 336.398 ton GKG, dan Sulawesi Selatan 396.064 ton GKG.

Menurutnya, target 3,2 juta ton GKG atau setara 1,6 juta ton beras dilakukan Kementan dengan mengoptimalkan dukungan 50.000 penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan bintara pembina desa (Babinsa) TNI AD di seluruh Indonesia untuk mendukung kinerja mitra Bulog, sub divisi regional (Subdivre), Divre, dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota, dinas ketahanan pangan di pusat dan daerah.

"Langkah berikutnya adalah memperluas kemitraan dengan swasta dan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani yang memiliki penggilingan, sarana pengering dan gudang," kata Amran Sulaiman pada rapat 'akselerasi serap gabah petani oleh mitra Bulog' di Jakarta, Minggu (26/3).

Dia menginstruksikan kepada Bulog, dinas provinsi dan Babinsa TNI AD yang berada di komando rayon militer (Koramil) melakukan pendataan dan inventarisasi daerah-daerah yang akan panen secara simultan melalui pencatatan dan bukti visual memanfaatkan aplikasi open camera atau lainnya.

"Tim Sergap intensif menyerap gabah petani di persawahan, pemukiman petani dan penggilingan. Selanjutnya, capaian tim Sergap dilaporkan secara rutin setiap hari dan dievaluasi secara harian, mingguan, dan bulanan terhadap kinerja pencapaian tersebut," ungkap Mentan.

Posko Sergap
Guna mengatasi kendala penyerapan gabah yang kerap dikeluhkan petani di daerah seperti terungkap dari kunjungan kerja Mentan Amran Sulaiman di Kabupaten Tuban, Jatim pada awal Maret (7/3) maka Asisten Teritorial Kasad, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak menegaskan bahwa Bulog tidak menolak membeli gabah dari petani karena hal itu merupakan perintah Presiden.

"Setiap kali ada panen raya padi di seluruh Indonesia maka di situ akan ada semacam pos komando (Posko) yang didukung staf dari dinas pertanian provinsi/kabupaten, staf Divre/Subdivre Bulog terkait, dan anggota Babinsa dari Koramil untuk mendampingi petani menjual gabah kepada Bulog," kata Aster Kasad.

Menurutnya, bahwa Bulog tidak menolak membeli gabah dari petani karena hal itu merupakan perintah Presiden. Solusinya, atas perintah Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi kepada Mentan Amran Sulaiman sebagai 'komandan lapangan' maka perintah Mentan harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh TNI AD, Bulog dan dinas pertanian di daerah.

"Saya telah mendapat perintah dari panglima tertinggi yakni presiden melalui menteri pertanian, yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan kepala staf angkatan. Komandan di lapangan hanya satu, yaitu Mentan, kita mendapat perintah dari beliau dan berlaku di seluruh Indonesia. Tidak ada perintah dari panglima tertinggi yaitu presiden yang tidak sukses. Harus sukses. Babinsa... ini perintah," kata Mayjen Komaruddin.

Dia mengaku prihatin terhadap fakta di lapangan yang merugikan petani, "begitu pentingnya perintah ini, ingat para Babinsa, ini berlaku di seluruh Indonesia. Seluruh posko di tingkat provinsi akan dikendalikan perwira setingkat kolonel atau brigadir jenderal. TNI AD dan Bulog sudah jadi satu, komandannya satu, kita mendapat perintah dari Mentan."