Deputi Pengawasan Dorong Pemprov Sumbar Sosialiasi Bimtek ke Kabupaten/Kota
Indonesian Govt Socialize the Health Assessment Savings and Loan of Cooperatives
Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Padang, Sumbar (B2B) - Kementerian Koperasi dan UKM RI mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk 'Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi' khususnya kepada para pelaksana atau petugas penilaian kesehatan koperasi dan unit simpan pinjam (USP) oleh koperasi, yang lebih luas jangkauannya hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Hal itu dikemukakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Deputi Penilaian Kesehatan USP, Asep Kamaruddin saat membuka Bimtek di Padang, Sumbar pada Selasa siang (31/5).
"Kami harapkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan kegiatan ini terutama untuk para pelaksana dan petugas penilaian kesehatan koperasi dan USP oleh koperasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota," kata Meliadi Sembiring.
Dia menambahkan, penilaian kesehatan koperasi harus konsisten dilaksanakan yang dilakukan oleh orang yang ahli dan berintegritas, sehingga proses penilaian kesehatan dapat dipertanggungjawabkan karena penilaian kesehatan ini sangat penting untuk mendukung tercapainya koperasi berkualitas yang menjadi target pemerintah.
"Konsistensi dalam penilaian kesehatan koperasi dan USP oleh koperasi harus dijaga, untuk menghindari preseden buruk setelah koperasi yang diperiksa dinilai sehat tapi kemudian tingkat kesehatannya malah menurun," kata Asep Kamaruddin mengutip arahan Deputi Meliadi Sembiring di hadapan 50 peserta Bimtek yang diikuti pimpinan dan staf dinas koperasi dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumbar.
Tampak hadir Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Zirma Yusri; Kepala Bidang Tindak Lanjut Penilaian Koperasi, Cecep Setiawan dan Kepala Bidang Konvensional, Rudiatmoko di kantor Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM.
Menurut Meliadi, penilaian kesehatan koperasi dan USP oleh koperasi merupakan salah salah satu komponen pengawasan, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan usaha USP oleh koperasi dalam suatu periode tertentu, sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan kepada koperasi yang menangani USP.
Pemerintah RI melalui Kemenkop UKM mengatur regulasi tentang penilaian kesehatan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi.
"Sesuai ketentuan tersebut, Kemenkop UKM menetapkan delapan aspek penilaian yakni permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip syariah khusus bagi KSPPS dan USPPS koperasi," kata Meliadi.
Padang, West Sumatera (B2B) - Indonesian Cooperatives and SMEs Ministry encourages the West Sumatera Provincial Office conduct Technical Guidance on 'the Assessment of the Health of Savings and Credit Cooperatives' to the assessor at the district/city governments, according to senior official at the ministry.
The Deputy for Supervision of the ministry, Meliadi Sembiring in his speech which was read by the Deputy Assistant of Cooperative Health Assessment, Asep Kamaruddin while opened technical guidance here on Tuesday afternoon (31/5).
"We expect the the West Sumatera Cooperatives and SMEs Provincial Office can continue this activity in particular to the cooperative health assessment in the regions," Mr Sembiring said.
He noted that the cooperative health assessment should be consistently implemented by civil servants who work professionals and has integrity, so that his work can be justified to support the government's target to improve the quality of cooperatives across Indonesia.
"The consistency in the assessment of health cooperatives and savings and loans unit must be maintained, to avoid bad precedent after the cooperative examined otherwise healthy, but then the financial management declared unfit," said Asep Kamaruddin cites Deputy Meliadi Sembiring to the 50 participants of the technical guidance of 19 districts/cities in West Sumatra province.
It was attended by Acting Head of the West Sumatera Provincial Office, Zirma Yusri; Head of the Advanced Handling, Cecep Setiawan; and Head of Conventional, Rudiatmoko on the Deputy for Supervision in the ministry.
According to Mr Sembiring, cooperative health assessment is one component of supervision, which aims to determine the health level of savings and loan cooperatives in a given period, as the decisive factor for increasing trust members of cooperatives, communities, partners and the stakeholders.
The Indonesian Government through the relevant ministries to impose regulations on cooperative health assessments refers to the Deputy for Supervision Regulation Number 06/Per/Dep.6/IV/2016 on Guidelines for the Health Assessment Savings and Loans Cooperative and Deputy for Supervision Regulation Number 07/Per/Dep.6/IV/2016 on Guidelines for the Health Assessment and Financing of Sharia and Islamic Financing Cooperative.
"In accordance with these provisions, the ministry has set eight aspects of the assessment of capital, asset quality, management, efficiency, liquidity, independence and growth, cooperative identity and sharia principles," Mr Sembiring said.
