Jakarta (B2B) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menggunakan data sensus lama untuk mengaudit impor daging sapi yang diindikasikan terjadi penyimpangan. Padahal Kementerian Pertanian merujuk pada data sensus terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), tapi BPK masih menggunakan data sensus yang lama sehingga Kementan dituding melakukan penggelembungan biaya.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, hasil audit BPK menyatakan terjadi penggelembungan anggaran, karena tidak mempertimbangkan data dari hasil sensus terbaru yang dirilis BPS.

"Kementerian Pertanian punya roadmap awal Januari 2010. Ada pula roadmap untuk swasembada sapi yang mengacu pada sensus tersebut. Selanjutnya, ada lagi sensus di tahun 2011. Namun BPK tidak melakukan update data sensus," kata Suswono kepada pers di kantornya, Kamis (11/4).

Tenaga Ahli Kementan, Dedi Junaidi menambahkan, BPK telah dua kali memeriksa laporan penggunaan anggaran di Kementan. Pertama, pada bulan November 2011. Pemeriksaan kedua dilakukan pada November hingga Desember 2012.

"Pada tahap pertama, BPK mengambil data roadmap 2010 kemudian dilakukan sensus pada 2011 oleh BPS yang hasil sensusnya dirilis bulan Juni 2011. Meskipun sudah ada hasil sensus terbaru, tapi hal itu tidak dipertimbangkan oleh BPK," kata Dedi.

Menurutnya, hasil audit BPK mengindikasikan terjadi penggelembungan, karena sensus yang terakhir tidak dipertimbangkan. "BPK masih pakai data lama."

Sebelumnya, dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran dan penyimpangan terkait impor daging sapi. BPK menemukan adanya kelebihan kuota impor daging sapi dalam tiga dan empat tahun terakhir.