Safari Enam Kota Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM
Socialization Supervision of Cooperatives in Six Cities of Indonesia in Pictures
Semarang, Jawa Tengah Semarang, the provincial capital of Central Java
DEPUTI bidang Pengawasan merupakan nomenklatur baru di Kementerian Koperasi dan UKM, namun Meliadi Sembiring langsung 'ngebut' untuk mensosialisasikan tugas dan wewenang untuk meningkatkan kepatuhan koperasi pada peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam (USP).
Didukung seorang sekretaris deputi dan lima asisten deputi, Meliadi Sembiring menggelar kegiatan lokakarya, bimbingan teknis dan sosialisasi bidang pengawasan koperasi di enam kota sejak awal Mei 2016 yang diawali dari Palembang di Sumatera Selatan berlanjut ke Makassar (Sulsel), Mataram (NTB), Banjarmasin (Kalsel), Semarang (Jateng), Padang (Sumbar) dan berakhir di Denpasar (Bali) pada awal Juli mendatang.
Deputi Meliadi Sembiring menegaskan melalui kegiatan di enam ibukota provinsi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan fungsi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepatuhan, perencanaan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
"Fungsi-fungsi tersebut harus diimplementasikan melalui berbagai bentuk kegiatan yang salah satunya adalah melalui workshop tentang kepatuhan usaha, keuangan dan legalitas serta advokasi koperasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah," kata Meliadi.
Sekretaris Deputi, Daniel Asnur bersama Asdep Kepatuhan, Mochammad Yusuf Choerullah; Asdep Pemeriksaan Kelembagaan, Suparyono; Asdep Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam, M Gopar; Asdep Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, Asep Kamarudin; dan Asdep Penerapan Sanksi, Budi Suharto melakukan 'gerilya' di enam kota untuk mengenali permasalahan sekaligus memberi solusi tepat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan koperasi (Foto2: Humas Deputi Pengawasan)
THE DEPUTY for Supervision is the new nomenclature in the Cooperatives and SMEs Ministry but Meliadi Sembiring works hard to socialize the duty and authority in order to increase compliance cooperative to laws and regulations, cooperative institutions, examination of savings and loan, law enforcement and health assessment of savings and loan.
Mr Sembiring noted through the workshop activities in six provinces, his office seeks to encourage implementation of functions of monitoring, analysis, evaluation, reporting the level of compliance, planning, institutional examination, savings and loan business inspection, enforcement, and evaluation of health savings and loan by cooperatives.
"These functions must be implemented through various forms of activities, one of which is through the workshops we hold today, with the theme of compliance business, financial, legal, cooperative advocacy, and collaboration with local governments," he said.
Backed up by a deputy secretary and five deputy assistant, Mr. Sembiring held workshops, technical guidance and socialization in six cities since early May 2016 that begins from Palembang in South Sumatra province continues to Makassar (South Sulawesi), Mataram (West Nusa Tenggara), Banjarmasin (South Kalimantan ), Semarang (Central Java), Padang (West Sumatra) and Denpasar (Bali) in early July.
Deputy Secretary, Daniel Asnur with five assistant deputy: Mochammad Joseph Choerullah, Suparyono; M Gopar, Asep Kamarudin; and Budi Suharto conduct 'guerilla' in six cities to recognize the problem and to provide the right solution to support the supervision of of cooperatives (Photos: PR of the ministry)
