KEPOLISIAN RI (Polri) menangkap 10 orang termasuk beberapa sosok ternama dan ditetapkan sebagai tersangka tindakan makar dan kejahatan lainnya, Polri menyatakan mereka berniat memanfaatkan unjuk rasa damai di Jakarta pada Jumat untuk menimbulkan kekacauan dan menggulingkan pemerintah yang sah.

Unjuk rasa damai oleh umat Muslim terhadap Gubernur DKI nonaktif penganut Kristen, Basuki Tjahaja Purnama menarik sekitar 200.000 memadati lapangan Monas dan sekitarnya yang berakhir damai. Gubernur Basuki yang akrab disapa Ahok merupakan wakil gubernur saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta, ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, sebagai tindak pidana di negara mayoritas Muslim.

Polisi melakukan penangkapan di rumah para tersangka dan di sebuah hotel pada Jumat dini hari sebelum unjuk rasa dimulai, dan polisi mengatakan telah melakukan penyelidikan terhadap mereka selama tiga pekan terakhir.

Delapan orang ditangkap karena dugaan makar termasuk Rachmawati, putri Presiden RI pertama Soekarno dan adik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein; dan musisi Ahmad Dani.

Dua orang ditangkap karena diduda melakukan pelanggaran terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Mereka berniat menghasut rakyat untuk menggulingkan pemerintah yang sah menggunakan unjuk rasa damai hari ini," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar. "Mereka berencana untuk merebut gedung parlemen."

Polisi tidak mengomentari seberapa luas atau kekuatan dari rencana makar tersebut. Polri dan TNI mengerahkan kekuatan besar untuk mengawal unjuk rasa damai pada Jumat.

Banyak dari mereka yang ditangkap dikenal sebagai pengkritik Jokowi, yang mengalahkan kandidat kuat berlatar belakang militer pada Pemilu 2014 untuk menjadi presiden.

Jokowi mengatakan unjuk rasa 4 November terhadap Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang berubah menjadi kekerasan adalah ulah dari aktor-aktor politik yang berniat memanfaatkan situasi. Namun Jokowi tidak menyebutkan nama tokoh yang dituding terlibat.

Boy Rafli mengatakan salah satu tujuan kelompok tersebut adalah untuk mengembalikan konstitusi asli Indonesia, yang ingin mengembalikan pemilihan Presiden dipilih oleh DPR, dan bukan dari pemilihan umum seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.