SBY: Demokrat dan Koalisi Merah Putih jadi Penyeimbang Jokowi-JK
Yudhoyono: Democrat and Red-White Coalition to Balancing for Joko Widodo-Jusuf Kalla Govt.
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Selasa, 02 September 2014
Foto: kompas.com

Jakarta (B2B) - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah Jokowi-JK saat bertemu parpol Koalisi Merah Putih.

Peluang bertambahnya mitra koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla tampaknya semakin sulit setelah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, Selasa pagi. SBY dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan selanjutnya.

"Saya mendengar Koalisi Merah Putih menjadi bagian mengawal pemerintahan. Istilah teman-teman, sebagai kekuatan penyeimbang. Itulah inti pertemuan hari ini antara saya dan pimpinan parpol Koalisi Merah Putih," ujar SBY saat jumpa pers di kediamannya di Cikeas.

Menurut SBY, menjadi penyeimbang bisa memberikan fungsi check and balances untuk memastikan agar semua kebijakan pemerintah berjalan ke arah yang benar.

"Saya optimistis bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan baik. Harapan rakyat juga begitu," ucap dia.

Setelah melakukan pertemuan ini, Presiden SBY mengaku akan kembali bertemu dengan ketua umum parpol koalisi yang tidak hadir. Ketua umum parpol, kata SBY, tidak bisa hadir karena banyak yang sedang berada di luar negeri.

Kubu Jokowi-JK merasa membutuhkan tambahan parpol di dalam koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Pasalnya, koalisi Jokowi-JK masih minoritas di parlemen.

Pasangan Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa), dan Partai Hanura. Jika dijumlah, koalisi tersebut didukung 207 kursi DPR.

Sementara itu, Koalisi Merah Putih didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jika dijumlah, koalisi tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.

Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir.


Jakarta (B2B) - Indonesian political party, the Democrat Party said here on Tuesday that along with other parties that supported presidential candidate, Prabowo Subianto, in the July 9 presidential election, it would become a balancing power for the new Jokowi-Jusuf Kalla government.

"What is clear is that the Democrat Party is a balancing party. So it is good if parties in the Red-White coalition state that they will become a balancing power. That is the core issue (discussed in the meeting)," Syarief Hasan, executive chairman of the Democrat Party, said after meeting -- along with President Susilo Bambang Yudhoyono who is Democrat Party general chairman -- leaders and functionaries of the Red-White coalition member parties that supported the Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pair.

Being a balancing power means the Democrat Party would be outside the government, but not an opposition party.

"That is what we will be. If (a policy) is good and in line with ours, we will support it," he said.

Hasan said that although the Democrat Party would be outside the government, it did not mean that there would be no communication with the government.

"Communication is important. So, it does not mean we will not communicate with Jokowi (president elect). We will communicate but it does not mean we will coalesce," he said.

President Yudhoyono, meanwhile, expressed his appreciation to the Red-White coalition for its decision to respect the ruling of the Constitutional Court and to continue its struggle through political means.

"I heard just now that the Red-White coalition would continue to act as a balancing power. In its widest sense in line with the state guidelines, that role is important," he said.

He also expressed his appreciation for the Red-White coalitions decision to accept the Constitutional Courts ruling on the presidential election result.

The court in its recent decision confirmed the victory of the Jokowi-Jusuf Kalla duo in the presidential election on July 9.

President Yudhoyono said, "The meeting this morning was very constructive and all sides expressed their intention and will to be part of national development to make democracy more mature."

"I am glad and grateful that the Red-White coalition has taken a stance and accepted the result of the election and would continue to serve the country in the political field," he added.
TERKAIT - RELATED