Jakarta (B2B) - Media asing melaporkan Polri pada Jumat pagi menahan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus kesaksian palsu yang berasal dari tahun 2010, sehingga memicu ketegangan antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia yang sejak lama hubungannya tidak berlangsung harmonis.

Penangkapan dilakukan satu pekan setelah KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap, yang memaksa Presiden Joko Widodo untuk menunda penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri (Kapolri).

Tindakan tersebut kian mempertegas kembali persaingan antara polisi yang diduga korupsi dengan lembaga independen, KPK yang populer di kalangan masyarakat namun menjadi ganjalan bagi pihak lain yang terganggu dengan sepak terjang KPK memberantas korupsi.

Penuntasan kasus ini menjadi ujian penting bagi Presiden Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden RI pada Oktober lalu, yang menjanjikan pemerintah bersih dari korupsi.

"Saya meminta Polri dan KPK untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan obyektif," kata Widodo, sebagai pimpinan tertinggi dari kedua lembaga penegak hukum seperti dikutip Reuters yang dilansir media terkemuka di Inggris, MailOnline.

"Saya juga meminta, sebagai kepala negara, bahwa tidak ada gesekan antara Polri dan KPK ketika melaksanakan pekerjaan masing-masing."

Polisi menetapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi ketika ia menjadi pengacara pada 2010, kata Kadiv Humas Mabes Polri Ronny Sompie kepada wartawan, seraya  menambahkan penahanannya tidak terkait dengan posisnya sebagai pimpinan KPK.

Rakyat yang mendukung lembaga anti-korupsi itu memanfaatkan media sosial sebagai tempat protes, menyebut penahanan tersebut sebagai pembalasan Polri kepada KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Ratusan orang berkumpul di depan kantor KPK hingga Jumat malam di Jakarta untuk mendukung KPK, seraya membawa pamflet menyatakan dukungan yang berbunyi: "Saya KPK."

"Tindakan ini adalah ujian penting bagi presiden. Jika dia dapat mengatasi kekisruhan ini dengan keputusan yang tepat maka publik akan mendukungnya," kata Yenny Wahid dari Wahid Institute.

Pada 10 Januari, Joko Widodo menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang langsung menuai kritik dari para pendukung gerakan anti korupsi untuk memeriksanya sebagai tersangka suap.

Beberapa hari kemudian KPK, yang mencatat kinerja baik selama menangani kasus korupsi, menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Budi Gunawan, saat ini menjabat kepala pelatihan Polri, dekat dengan elit politik Indonesia dan dekat dengan mantan presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, parpol pengusung utama Joko Widodo.

Parlemen mendukung pencalonan Budi Gunawan, meskipun berstatus tersangka. Joko Widodo, yang memilih Gunawan sesuai rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), menunda pelantikannya karena memicu kontroversi, dan malahan menetapkan Wakil Kapolri sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Pada 2012, Polri berusaha menangkap penyidik Polri yang diperbantukan di KPK setelah pemeriksaan Inspektur Jenderal dalam kasus suap, tapi Polri memilih mundur setelah publik mendukung KPK.