Pasokan Ternak dan Hewan Tertentu Masuk Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX
Imports of Cattle Became an Important Part of Indonesia`s Latest Economic Package

Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Kamis, 28 Januari 2016
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) didampingi Mentan Andi Amran Sulaiman (kanan) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto: Setkab)

Jakarta (B2B) - Pemerintah RI mengeluarkan ketentuan baru tentang pasokan ternak dan produk hewan dalam hal tertentu dalam Paket Kebijakan Ekonomi kesembilan bersama percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019.

Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan kebijakan pasokan ternak dan produk hewan dalam hal tertentu didasari pada kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Tahun ini misalnya kebutuhan nasional adalah 2,61 per kapita sehingga kebutuhan nasional dalam setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi,” kata Darmin Nasution didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kepada pers di Jakarta pada Rabu (27/1).

Menurut Darmin, kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak lokal, karena produksinya hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi, atau masih kurang 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Menko Perekonomian menambahkan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri, antara lain melalui peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR).
Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu sehingga perlu didukung pasokan dari luar negeri untuk menutupi kebutuhan nasional.

Ketentuan OIE
Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok ternak, pemerintah perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan, yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE), untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

"Mentan akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE," kata Darmin.

Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga.

Adapun jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilkan pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat,” katanya lagi, seperti dilansir Setkab.


Jakarta (B2B) - The Indonesian government released new regulations on the supply of certain of cattle and animal products to the latest Economic Policy Package, by accelerating the development of electricity infrastructure which aims to boost economic growth while achieving an electrification ratio up to 97.2% in 2019, according to senior minister.

Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution said the policy refers to the needs of domestic beef is increasing every year.

"For example, this year, the the national demand of 2.61 per capita so that the national needs in a year to reach 674.69 thousand tons, equivalent to 3.9 million head of cattle," Darmin Nasution told the press here on Wednesday (1/27) who was accompanied by Chief Cabinet Secretary Pramono Agung and Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman.

According to Mr Nasution, a national requirement have not been able to be met by local farmers, because its production was 439.53 thousand tons per year, equivalent to 2.5 million head of cattle, or still less 235.16 thousand tons and must be met by imports.

Economic Minister added that the government has taken various steps to increase the production of beef in domestic, such as increasing population, development of logistics and distribution, improve the trading system, and institutional strengthening through the centers of farm people. But it takes quite a long time so that needs to be supported by imports to meet the national demand.

The provisions of OIE
The limited number of supplier countries, governments need to expand the access of certain countries or zones eligible animal health, in accordance with the International Animal Health Organization (OIE) to increase the supply of alternative sources of cattle and animal products.

"Agriculture Minister will set the country or zone within a country, company or farm that imports of cattle based on risk analysis accordance with the OIE," Mr Nasution said.

As for the of cattle that may be imported is cow and buffalo, while the animal products that may be imported in the form of boneless meat from cattle and / or buffalo.

"This policy is expected to stabilize the supply of meat in domestic at an affordable price, and improve the welfare of farmers," he said.

TERKAIT - RELATED