Surabaya, Jawa Timur (B2B) - Pemerintah RI menegaskan komitmennya untuk patuh pada ideologi negara yakni kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan, maka kepatuhan pada ideologi pula yang membuat Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan kebijakan pangan yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan seluruh bangsa Indonesia.

Penegasan tersebut dikemukakan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menjawab kritik dari sejumlah pihak terkait kebijakan pangan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, khususnya larangan impor jeroan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 58/2015, dan untuk secondary cut hanya diperbolehkan impor oleh BUMN dalam kondisi tertentu dan terlarang bagi perusahaan swasta.

"Kita konsisten dulu dengan kata konsisten... apakah konsisten dengan kata-kata atau dengan ideologi... saya tidak konsisten dengan kata-kata.. tapi konsisten dengan ideologi, untuk rakyat saya yang paling konsisten pada ideologi daripada yang mengritik agar pejabat konsisten pada kata-kata," kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat petang (15/7) menjawab kontroversi terkait impor jeroan sapi dan secondary cut.

Mentan tidak menampik pernyataannya yang pernah menyebut jeroan sebagai makanan anjing, yang pertama kali dikemukakannya 1,5 tahun lalu, pada orasi ilmiah di JK Center, Gowa, Sulawesi Selatan di hadapan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 24 Januari 2015.

Menurutnya, melalui kebijakan tersebut seharusnya semua pihak membuka cakrawala berpikir dan tidak memahaminya sepenggal-sepenggal, karena hal itu akan membuat rakyat menjadi bingung, karena tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan dan kepentingan.

"Kemudian kita urut lagi kenapa berubah? Ada kepentingan apa? Kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Apa kepentingan rakyat? Pemerintah membuat regulasi untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan saya atau pemerintah karena pemerintah adalah pelayan rakyat," kata Amran Sulaiman yang didampingi Kepala Bagian Humas Kementan, Marihot H Panggabean.

Dia menambahkan, pemerintah berpikir dinamis dan realistis pada kepentingan dan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, "Jangankan Permentan bahkan UUD 1945 kita amandemen untuk kepentingan rakyat.. karena hal itu diingingkan oleh rakyat."

Harga Jeroan Sapi
Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa dibukanya impor jeroan sapi untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang menginginkan harganya terjangkau, karena saat ini harganya melambung hingga Rp90.000 per kg padahal harga di luar negeri hanya US$1 atau Rp13 ribuan per kg atau naik 800%.

"Pemerintah memutuskan kebijakan baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen sementara harganya jomplang, tentu pemerintah berpikir dengan melihat regulasi bahwa adakah regulasi yang dapat menurunkan harga ini, pertama kita susun regulasi untuk menekan harga ya dengan membuka peluang impor jeroan," kata Mentan.

Menurutnya, impor jeroan saat ini adalah bagian dari rencana jangka pendek untuk menstabilkan harga daging dan memenuhi sumber protein masyarakat, dan jumlah jeroan yang diimpor tidak lebih besar dari jumlah impor daging sapi beku.

"Kecil sekali, maksimal 10 persen. Bisa-bisa 2%. Tapi secondary cut saya guyur ke pasar, sampai harganya bisa terjangkau masyarakat. Kalau kuota impor jeroan kecil sekali," kata Mentan.