Harga Jeroan Rp90.000 per Kg, Pemerintah Putuskan Buka Peluang Impor
Indonesia Imports Beef Offal for the Stabilization of Prices in the Country

Editor : M. Achsan Atjo
Translator : Dhelia Gani
Minggu, 17 Juli 2016
Mentan Andi Amran Sulaiman (kemeja putih) berdiskusi dengan jurnalis media nasional dan lokal di Surabaya, dan jeroan sapi yang disukai konsumen di Indonesia (Foto: Humas Kementan dan Ilustrasi: istimewa)

Surabaya, Jawa Timur (B2B) - Pemerintah RI menerapkan kebijakan impor pangan berdasarkan pada kebutuhan dan bukan demi kepentingan, hal itu pula yang ditempuh oleh Kementerian Pertanian melakukan revisi pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 58/2015, karena harga jeroan sapi saat ini melambung hingga Rp90.000 padahal idealnya Rp25.000 per kg.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan harga jeroan sapi di luar negeri hanya US$1 atau Rp13.000 per kg atau naik 800%, dan pemerintah harus membuka peluang impor jeroan sapi untuk melakukan stabilisasi harga agar terjangkau konsumen.

"Harga jeroan sapi sudah menyentuh Rp90 ribu per kg padahal harganya di luar negeri cuma satu dolar AS atau 13 ribuan per kg, itu berarti naik 800 persen, itulah yang melatarbelakangi pemerintah melalui Kementan untuk merevisi Permentan, dengan mencari solusi melalui regulasi agar opsi pemenuhan kebutuhan protein rakyat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau," kata Mentan Amran Sulaiman kepada pers di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat petang (15/7) menjawab kontroversi terkait impor jeroan sapi dan secondary cut.

Menurutnya, kebijakan Kementan merevisi Permentan pun menjadi sasaran kritik, dikatakan Mentan Amran Sulaiman tahun lalu melarang impor jeroan tapi kini dibuka lagi sehingga Mentan Amran Sulaiman dituding tidak konsisten.

"Permentan kita ubah karena sesuai keinginan rakyat bukan kepentingan saya, solusi untuk menekan kenaikan harga melalui regulasi. Setelah keran impor dibuka, idealnya harga jeroan sapi di tingkat konsumen dua sampai tiga dolar AS atau maksimal 30 ribuan per kg, tentunya rakyat lebih senang harga jeroan sapi terjangkau daripada saya direpotkan oleh kritik sejumlah pihak," kata Mentan Amran Sulaiman  yang didampingi Kepala Bagian Humas Kementan, Marihot H Panggabean.

Dia menambahkan, langkah serupa dilakukan pemerintah dengan membuka impor daging sapi beku dari Australia untuk menstabilkan harga daging sapi yang melambung hingga Rp120.000 per kg dan ternyata berhasil menekan harga hingga di bawah Rp80.000 per kg sesuai harapan Presiden RI Joko Widodo.

"Harga daging sapi melambung, kita mengimpor daging beku dan harganya bisa ditekan di bawah Rp80 ribu per kg, dan pemerintah melakukan hal itu karena keinginan rakyat bukan kepentingan saya atau pemerintah," kata Amran Sulaiman.

Pasar Jabodetabek
Mentan Amran Sulaiman berharap para jurnalis dapat menyampaikan informasi secara terang dan jelas tentang impor jeroan sapi bukan bermaksud mematikan usaha peternak lokal karena target pasarnya adalah Jabodetabek, yang saat ini kebutuhan konsumennya dipenuhi oleh daging sapi impor hampir 90%.

"Kalau ada yang keberatan kira-kira siapa? Tentu ada yang keberatan dan menolak, nah kita balik faktanya, peternak lokal terkonsentrasi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan impor jeroan sapi kami isolasi hanya di Jabodetabek yang kebutuhannya 90% dipenuhi dari daging impor. Terjawab kan... saya adalah bapaknya petani, dan saya sudah buktikan hal itu hampir dua tahun ini.. mulai dari cabai, bawang merah, ternak sapi, daging sapi, hingga peternak ayam...," kata Mentan.

Menurutnya, impor jeroan saat ini adalah bagian dari rencana jangka pendek untuk menstabilkan harga daging sapi dan memenuhi sumber protein masyarakat, dan jumlah jeroan sapi yang diimpor tidak lebih besar dari jumlah impor daging sapi beku.

Dia mengingatkan jurnalis hati-hati dan waspada mengutip pernyataan seseorang atau pihak-pihak tertentu yang mengusung kepentingan pemilik modal, yang pada akhirnya akan merugikan rakyat, bahwasanya regulasi pangan dapat diubah oleh pemerintah sesuai kepentingan dan kebutuhan rakyat.

"Regulasi dapat direvisi setiap tahun, lha undang-undang saja dapat diubah apalagi cuma peraturan menteri. Kalau ada yang kencang mengritik kebijakan pangan pemerintah, tanya balik ... Anda siapa ngomong begini... Jurnalis harus kritis kepada mereka bukan hanya kepada saya. Kami adalah pelayan rakyat karena bekerja untuk kepentingan rakyat," kata Mentan.


Surabaya, East Java (B2B) - The Indonesian government established a policy of food imports based on customer needs and not for the benefit of employers, so that the Ministry of Agriculture to revise the ministerial decree No. 58/2015, because the price of beef offal soared to 90,000 rupiah while the ideal is 25,000 rupiah per kg.

The Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman said the price of beef offal abroad only US$ 1 or 13,000 rupiah per kg or an increase 800%, and the government is required to permit imports of beef offal for stabilizing the price to be affordable for consumers.

"The price of beef offal already 90 thousand rupiah per kg while prices abroad only one US dollar or 13 thousand per kg, it means rose 800 percent, that´s what makes the government through the ministry to revise the ministerial regulations, with a solution through regulations that option protein needs the people at affordable prices," Minister Sulaiman told reporters here on Friday evening (15/7) for answered controversy over imports of beef offal and secondary cut.

According to him, the ministry´s policy to revise the ministerial regulation was the subject of criticism, who accused Minister Sulaiman last year banned the import of beef offal but now revised again so she blamed inconsistent.

"The ministerial regulation we change because according to wishes of the people and not for my sake, the solution to suppress price increases through regulation. After the import is opened, ideally priced beef offal at the consumer level two to three dollars or a maximum of 30 thousand rupiah per kg, certainly people more pleased than I was bothered by criticism of a number of parties," said Mr Sulaiman who was accompanied by Head of Public Relations at the ministry, Marihot H Panggabean.

He added that similar steps taken by the government to open up import of frozen beef from Australia, the purpose of price stabilization beef soared to 120,000 rupiah per kg and it managed to reduce the price to below 80,000 rupiah per kg as expected by President Joko Widodo.

"The price of beef rises, Indonesia imported frozen beef and price can be suppressed below 80 thousand rupiah per kg, and the government do that for the benefit of the people, not for me or the government," Mr Sulaiman said.

The Greater Jakarta Market
Minister Sulaiman hope journalists can convey information in accordance with the facts about beef offal imports and not to hinder the local farmers because the target market is the Greater Jakarta, currently consumer needs met by beef imports nearly 90%.

"Who would reject this regulation? Sure there will be rejection, we reverse in fact, a local cattle rancher concentrated in East Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara, and beef offal imports is limited only in the Greater Jakarta which needs 90% filled of beef imports. The answer is ... I was patron of farmers, and I have proved it´s almost two years .. such as chili, shallots, beef cattle, beef, until to chicken farmers ...," he said.

According to him beef offal imports are part of a short-term plan to stabilize the price of beef, and meet the protein needs of the people, and the amount imported is not larger than frozen beef imports.

He reminded journalists careful and cautious, citing a person or certain parties that carries the interests of certain parties, which would be detrimental to the people, because the food regulations can be changed by the government according to the interests and needs of the people.

"Regulation can be revised every year, the law can be changed as well as the ministerial regulations. If anyone who criticizes the government´s food policy, ask again ... Who are you ... Journalists must be critical to them not just to me. We are servants of the people because we are working for them," Mr Sulaiman said.

TERKAIT - RELATED