Palembang, Sumatera Selatan (B2B) - Pemerintah RI akan menerapkan enam kebijakan untuk mengantisipasi penurunan harga karet, dengan membuka pasar dalam negeri yang didukung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian BUMN untuk menyerap sekitar 500.000 ton produksi karet di seluruh Indonesia.

"Itulah solusi pemerintah untuk mengantisipasi pembatasan ekspor, dengan membuka peluang pasar di dalam negeri yang bertujuan mendongkrak harga karet yang saat ini rata-rata di bawah enam ribu rupiah per kg," kata Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman Rapat Upaya Pengembangan Komoditas Karet Nasional di Palembang pada Rabu malam (23/3).

Menurutnya, Kementerian PUPR akan memanfaatkan untuk campuran aspal, Kemenhub memanfaatkannya untuk dockfender, bantalan rel dan lain-lain, produksi ban dan vulkanisir oleh Kemenperin.

Langkah kedua melakukan peremajaan tanaman karet melalui pola tumpang sari dengan padi, jagung, kedelai (Pajale) monokultur dengan karet pada fase tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk menopang pendapatan petani.

"Saat fase TBM yang butuh waktu hingga lima tahun, pemerintah akan memberikan bantuan benih gratis untuk padi, jagung, dan kedelai kepada petani karet. Mudah-mudahan tahun ini rampung dan rapat sehingga bisa diterapkan secepatnya," kata Mentan.

Sementara biaya peremajaan tanaman karet akan memanfaatkan pinjaman dari perbankan untuk petani karet melalui mekanisme kredit usaha rakyat atau KUR yang bunganya hanya sembilan persen.

Mentan menambahkan, langkah keempat adalah komitmen pengurangan produksi sebesar 615.000 ton selama enam bulan, 1 Maret hingga 31 Agustus 2016, dari tiga negara anggota International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang ekspor karet alam yang masuk Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dengan alokasi Thailand 324.005 ton, Indonesia 238.736 ton, dan Malaysia 52.259 ton.

"Diikuti peningkatan bahan olah karet rakyat atau bokar melalui kegiatan bimbingan teknis untuk petani, petugas registrasi, dan pengawas mutu bokar sebagai kebijakan kelima," kata Amran Sulaiman.

Menurutnya, kebijakan keenam adalah membenahi rantai pasok karet mulai dari petani, pedagang hingga pengusaha namun saat ini masih banyak ditemukan kondisi satu pihak yang mendapat risiko rugi lebih besar yakni petani lantaran pola rantai pasok masih tertutup.

"Kalau harga bagus, petani harus tahu misalnya harga satu dolar tapi dijual lagi dua dolar oleh pedagang, dan dalam kurun 10 tahun terakhir harga pasokan dari petani ke pedagang untuk dijual kembali kepada pengusaha mengambil keuntungan lebih tinggi," kata Amran.