Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Terapkan Pembangunan Berkelanjutan, ISPO
Oil Palm Plantations Required Apply Sustainable Development, ISPO

Jum'at, 08 Maret 2013 WIB

Jakarta (B2B) - Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia bukan tanpa arah, bukan tanpa rambu-rambu, melainkan sejak awal menganut cakrawala pandang ke depan dan taat asas pada semua ketentuan yang berlaku. Indonesia mulai menerapkan implementasi kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

"Karena itu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tidak melakukan sertifikasi ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil sampai 2014 akan dikenai sanksi," kata Menteri Pertanian Suswono usai menyerahkan sertifikat kepada 10 perusahan perkebunan kelapa sawit pertama yang mendapatkan ISPO di Jakarta, Jumat (8/3).

Menurut Mentan, pemberlakuan ISPO terhadap produk kelapa sawit ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap lingkungan. Berbeda dengan sertifikasi RSPO yang bersifat voluntari dan untuk memenuhi permintaan pasar, sedangkan ISPO bersifat mandatory atau kewajiban.

"Karena bersifat wajib, maka akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan sertifikasi ISPO. Pemerintah harus bekerja keras apabila ingin memberlakukan sertifikasi tersebut pada 2014," ungkap Mentan.

Pasalnya, kata Suswono,  total luas perkebunan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO baru mencapai 200.000 hektare. Sementara total luas lahan kelapa sawit di Indonesia sekitar 8,9 juta hektar.

Ke-10 perusahaan yang menerima Sertifikat ISPO dari Kementerian Pertanian adalah PT Musim Mas, PT Sari Aditya Loka 1 (Grup PT Astra Agro Lestari Tbk), PT Swadaya Andika, PT Laguna Mandiri, PT Ivomas Tunggal, PT Hindoli, PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (Grup PT Astra Agro Lestari Tbk) dan PT Perkebunan Nusantara V.


Jakarta (B2B) - Development of oil palm plantations in Indonesia is not no way, not no rules, but since the beginning of embracing horizon ahead and be consistent to all applicable regulations. Now, Indonesia began to implement the policy implementation of sustainable oil palm development.

"Therefore, the oil palm plantation companies in Indonesia who do not do ISPO certification or Indonesian Sustainable Palm Oil by 2014 will be penalized," said Agriculture Minister Suswono handed over certificates to 10 palm oil companies first get ISPO in Jakarta, Friday (8/3).

According to the Minister of Agriculture, ISPO enforcement against palm oil products is the Indonesian government´s commitment to the environment. Contrast to RSPO certification is voluntary and to satisfy market demand, while ISPO mandatory or obligation.

"Because it is mandatory, then there will be penalties for companies that do not perform ISPO certification. Government must work hard if they want to impose such certification in 2014," said Minister of Agriculture.

Pasalnya, kata Suswono,  total luas perkebunan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO baru mencapai 200.000 hektare. Sementara total luas lahan kelapa sawit di Indonesia sekitar 8,9 juta hektar.

The reason, said Suswono, the total area of plantations that are certified ISPO reached 200,000 hectares. While the total land area of oil palm in Indonesia about 8.9 million hectares.

The 10 companies that received a certificate from the Ministry of Agriculture is PT Musim Mas, PT Sari Aditya Loka 1 (Group PT Astra Agro Lestari Tbk), PT Swadaya Andika, PT Laguna Mandiri, PT Ivomas Tunggal, PT Hindoli, PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (Group PT Astra Agro Lestari Tbk) dan PT Perkebunan Nusantara V.

TERKAIT - RELATED