Jakarta (B2B) - Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) akan menurunkan tim ke daerah untuk memantau dan memeriksa dugaan adanya pupuk NPK yang diduga palsu dan beredar di daerah. Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung tiga unsur hara: nitrogen, phosfat dan kalium.

“Saya sudah ingatkan kepada mereka (KP3 daerah) bahwa ada informasi dugaan pupuk palsu. Informasi ini sudah disampaikan kepada masing-masing provinsi,” kata Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Muhrizal Sarwani kepada pers di Jakarta, Rabu.

Muhrizal menambahkan, pihak terkait di provinsi atau kabupaten akan melakukan koordinasi dengan dinas pertanian setempat agar KP3 dapat diterjunkan ke lapangan/lokasi yang diduga ada pupuk NPK palsu beredar untuk kegiatan tanaman kakao.

Sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian juga menurunkan tim untuk mengusut hal yang sama. “Paling lambat minggu kedua bulan ini tim Irjen Pertanian, akan turun ke lapangan,” kata Irjen Kementan, Justan Riduan Siahaan, kepada wartawan usai menyaksikan teken kontrak pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian RI, belum lama ini.

Ketika dihubungi melalui pesan singkat untuk konfirmasi apakah tim dari Irjen Kementan sudah diturunkan ke lapangan, Justan Riduan tidak menjawab namun membenarkan ada pertemuan di kantor Irjen Jakarta pekan lalu.

Menurut Justan, pertemuan antara pihaknya dengan beberapa kepala dinas pertanian di Sulawesi, juga dihadiri pihak dari direktorat jenderal perkebunan. “Itu baru pengumpulan data umum dan baru sepihak. Jadi belum bisa dipegang.”

Seperti diberitakan, pupuk NPK yang disalurkan pemerintah melalui program Gerakan Peningkatan Mutu dan Produksi Nasional (Gernas Kakao) ke sejumlah petani di Sulawesi Selatan diduga pupuk palsu, dan pemerintah pusat diminta menindak tegas produsen.

Di Kabupaten Luwu, Sulsel misalnya, petani yang menerima pupuk bantuan tersebut merasa ragu menggunakannya karena warna pupuk setelah diuji dengan air ternyata tidak larut, yang  mengindikasikan pupuk tersebut palsu.

“Pupuk yang warna tanah tidak larut dalam air,” kata Darlis, pengurus Kelompok Tani Suka Makmur 1, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwuk, Sulsel.

Menurut dia, pupuk tersebut sudah disalurkannya kepada anggota Kelompok Tani Suka Makmur 1 yang tahun ini menerima bantuan pupuk NPK sekitar 200 karung pupuk Gernas Kakao dengan kemasan 25 kilogram/karung yang di produksi PT Bunga Tani, Jawa Timur.

Dugaan palsu karena pupuk ini tidak larut dalam air, warnanya seperti tanah. Selain itu, fisik karung agak aneh. ”Setelah kami timbang lagi, ternyata benar, beratnya kurang dari 25 kg/karung. Ini namanya penipuan dan pemalsuan,” tegasnya.

Hal yang sama juga ditemukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Petani kakao yang terima bantuan pupuk tidak mau menggunakan pupuk tersebut karena diduga palsu.

Informasi dari pengurus Kelompok Tani di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, mengatakan kelompok taninya mendapatkan bantuan pupuk NPK untuk kakao sekitar 10 ton.

Pupuk tersebut, katanya, diterima beberapa hari terakhir dalam bentuk karung yang disegel. "Saya tidak berani pakai, karena pupuk ini berbeda, terlihat seperti tanah, baunya juga seperti tanah. Kalau tidak percaya, di rumah saya masih ada 10 sak pupuk. Belum saya pakai," kata pengurus Kelompok Tani di Desa Tadangpalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulsel.

Muhrizal mengatakan pihaknya sudah mengunjungi beberapa daerah pada Desember 2015, untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pupuk di Jawa Timur, Jawa Barat dan lainnya sekaligus mengambil sampelnya.

“Sekarang ini sampel sedang diuji di laboratorium tanah Bogor. Kami masih tunggu hasilnya,” katanya.

Khusus untuk kasus pupuk NPK palsu yang diproduksi PT Bunga Tani, Muhrizal menyebutkan KP3 Sulawesi Selatan, sudah turun ke lapangan kemudian langsung ke pabrik PT Bunga Tani, di Jawa Timur.

Menurut dia, tindakan KP3 antara lain melakukan koordinasi dengan instansi terkait, meminta/ambil sampel pupuk dan jika dari sampel yang diambil itu ternyata palsu, maka KP3 dapat memproses atau melaporkan kepada pusat hasil dugaan palsu tersebut.

“Laporan itu kami proses untuk cabut izin. Sedangkan untuk pemalsuan atau penipuan, PPNS atau polisi dapat memproses untuk tindakan hukum,” tegasnya.