Jakarta [B2B] - Kebakaran hutan dan lahan [Karhutla] pada 1 Januari hingga 31 Juli 2020 mencapai 71.145 hektar, sementara pada periode yang sama 2019 seluas 135.747. Kendati cenderung menurun, merujuk data  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), semua pihak diminta tetap waspada terhadap titik api [hotspot] mencapai puncaknya September mendatang.

Fakta dan seruan tersebut mengemuka dari seminar online [Webinar] yang digelar Forum Wartawan Pertanian [Forwatan] pada Selasa [25/8]. 

Hadir keynote speakers dari Kementerian Pertanian RI, Direktur Perlindungan Perkebunan Ardi Praptono; Kasub Direktorat Pencegahan Karhutla - KLHK, Anis Susanti Aliati; Ketua Bidang Sustainability dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia [Gapki] Bambang Dwilaksono dan pakar epidemiologi Universitas Indonesia [UI] Dr Pandu Riono dan sejumlah jurnalis anggota Forwatan serta Ketua Forwatan, Yuwono IN dan Sekjen Forwatan, Beledug Bantolo.

Dr Pandu Riono mengajak semua pihak berkolaborasi dan lebih waspada agar Karhutla tidak meluas di tengah pandemi Covid-19. "Tujuannya, mencegah beban ganda bagi masyarakat yang terdampak Karhutla, khususnya kesehatan publik terkait penyakit tuberkulosis atau TBC."

Ardi Praptono menekankan kolaborasi upaya pencegahan Karhutla 2020, maka Kementan aktif sosialisasi regulasi dan penerapan pembukaan lahan tanpa bakar [PLTB] enam provinsi rawan Karhutla yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 

Langkah lain, membentuk Brigade Karlabun dan Kelompok Tani Peduli Api [KTPA] berkekuatan 3.181 orang. Hingga 2019 terbentuk 17 Brigade Kartabun didukung 1.051 orang serta 2.130 petani yang tergabung pada 142 KTPA.

"Kementan siapkan dana Rp4,55 miliar dari alokasi awal Rp12,1 miliar karena efisiensi dampak pandemi Covid-19, meski telah dibuat Demplot pembukaan lahan tanpa membakar di Kalteng," katanya. 

Ardi Praptono juga menyinggung sanksi pada Pasal 108 dan Pasal 56 Ayat [1] UU Perkebunan No 39/2014. Pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

Anis Susanti Aliati menyoroti upaya lebih baik mencegah ketimbang mengatasi, yang melibatkan semua pihak sebagai tanggung jawab bersama. Pasalnya, Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika [BMKG] memprediksi tahun ini terjadi kemarau basah berpotensi mengurangi luasan Karhutla. Teknologi modifikasi cuaca [TMC] juga diterapkan Maret 2020, lebih awal di akhir musim hujan.

"Meskipun TMC bukan satu-satunya cara, pemegang konsesi lahan diharapkan membuka lahan tanpa bakar. Misalnya limbah hasil pembukaan hutan dimanfaatkan membuat cuka kayu atau disinfektan," kata Anis SA.

Bambang Dwi Laksono mengatakan bahwa pihaknya menyadari tantangan utama penanganan Karhutla. Pertama, lahan perkebunan di lokasi terpencil [remote area] terkendala komunikasi dan transportasi. Akibatnya, penanganan terlambat setelah deteksi kejadian.

Kedua, katanya, regulasi yang mengizinkan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru berdalih kearifan lokal. "Kalau masih ditolerir, berpotensi memicu kebakaran dalam skala besar jika tanpa monitoring efektif."

Ketiga, menggelar program edukasi dan komunikasi yang tepat sesuai kultur masyarakat yang menjadi objek pencegahan. Keempat, pandemi Covid-19 memaksa keterbatasan interaksi sehingga memicu rendahnya pelaksanaan program kerjasama dengan warga lokal.