Rasionalisasi PNS 2017 Hingga 2024 Targetkan 3,5 Juta di Seluruh Indonesia
Indonesian Govt Will Lay Off 3.5 million Civil Servants Since 2017 until 2024
Reporter : Heru Subroto
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 besar.jpg)
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menegaskan pelaksanaan rasionalisasi direncanakan dimulai pada 2017 yang dilakukan secara cermat hingga 2024, dan secara simultan rasionalisasi PNS menjadi 3,5 juta yang sinergi dengan PNS pensiun sampai 2019 sekitar 500.000 yang merupakan basis untuk merekrut aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengatakan pelaksanaan rasionalisasi direncanakan dimulai tahun depan dan sekitar 300.000 PNS masuk dalam program ini, yang dilaksanakan secara cermat, gradual dan hati-hati sampai 2019 serta berlanjut sampai 2024.
"Secara simultan rasionalisasi menjadi 3,5 juta, akan disinergikan dengan PNS yang pensiun sampai 2019 sekitar 500 ribu orang yang merupakan basis untuk merekrut ASN baru yang berkualitas," kata Herman.
Dia menambahkan, pemerintah tidak berencana melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemecatan dan dirumahkan bagi PNS, tapi rencana rasionalisasi terhadap PNS dengan kualifikasi dan kompetensi rendah serta kinerja dan disiplin buruk sehingga mengganggu pelayanan publik.
Menurut Herman, rasionalisasi PNS bagian dari program percepatan penataan PNS. Di sisi lain, belanja pegawai dan pensiun atau BPP pada APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8%.
"Percepatan penataan PNS masih dalam pengkajian. Hasilnya akan dibagi ke dalam empat kuadran, masing-masing akan diberikan rekomendasi tindak lanjut," kata Herman.
Terhadap kelompok PNS yang akan menjalani rasionalisasi, akan didorong untuk menjalani pensiun dini atau melalui skema golden handshake atau pola pemberhentian lainnya sesuai aturan, juga akan dijajaki untuk diredistribusi ke tempat yang masih kekurangan PNS dengan menjalani pelatihan terlebih dahulu.
"Sebagai langkah antisipatif, bagi PNS yang terkena rasionalisasi akan dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan agar mampu mandiri dan produktif pada bidang lain yang lebih cocok bila tidak menjadi PNS lagi. Rencana percepatan penataan yang berimplikasi pada rasionalisasi akan dilaporkan kepada Presiden, dan baru akan efektif dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden," katanya lagi.
Jakarta (B2B) - The Indonesian government confirms that the civil servants will lay off begin in 2017 until 2024, and simultaneously the total to 3.5 million, would synergy with 500,000 of PNS who retire until 2019 and became the basis of the government to recruit qualified of civil servants.
Spokesman for the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, Herman Suryatman said rationalization is planned to begin next year and about 300,000 civil servants included in this program, which is carried out carefully, gradually and cautiously until 2019 and continued until 2024.
"Simultaneously rationalization to 3.5 million civil servants, will be synergized with the civil servants who retire until 2019 about 500 thousand people which is the base for recruiting qualified civil servants," Suryatman said.
He noted that the government plans to rationalize the civil service with lower qualifications and competence as well as performance and poor discipline which inhibits of public service.
According to Suryatman, the rationalization is part of program to accelerate the arrangement of civil servants. As known, salaries and pensions for civil servants in the state budget and local budgets in 2015 reached 707 trillion rupiah of total state expenditures amounted 2,093 trillion rupiah or 33.8%.
"The pace of the arrangement is still being studied. The result will be divided into four quadrants, each will get recommendations for further action," he said.
The civil servants who will face the rationalization, will be encouraged to take early retirement or golden handshake scheme or other pattern according to the rules, will also be explored redistribution to regions that lack of civil servants after training.
"As anticipated, the civil servants who face the rationalization will undergo training in order to remain productive. The rationalization plan will be reported to the Indonesian President, and will be conducted as approved by President," he said.
