PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menolak banding atas hasil Pemilihan Presiden 2014 pada 9 Juli 2014 oleh kandidat yang kalah, Prabowo - Hatta atas dugaan kecurangan, mendapat sorotan media asing yang memuatnya sebagai berita utama (headline), yang digambarkan sebagai kepastian hukum terhadap kemenangan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Kantor berita AP seperti dilansir MailOnline menyatakan bahwa Prabowo Subianto, mantan jenderal yang dekat dengan diktator Indonesia, Soeharto, menuding terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif pada Pilpres 9 Juli mengajukan keluhan di Mahkamah Konstitusi. Dia mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum Prabowo-Hatta pun mengajukan sejumlah bukti dan saksi kepada MK, tapi kesembilan hakim MK memutuskan untuk menolak seluruh permohonan Prabowo-Hatta.

"Keputusan itu bersifat final dan mengikat, tetapi tidak selalu mencerminkan kebenaran atau keadilan," kata Tantowi Yahya, juru bicara koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto, kepada pers di Jakarta, Kamis malam.

Putusan MK menetapkan Jokowi, mantan eksportir mebel yang maju sebagai capres dengan penampilan sederhana melalui program pembangunan pendidikan dan kesehatan, mendapat kepastian hukum untuk mempersiapkan diri mengambil alih pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, yang menjadi pusat kekuatan ekonomi regional di Asia Tenggara.

Joko Widodo, dikenal luas dengan julukan Jokowi, akan dilantik pada 20 Oktober.

"Kami sangat menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan tugasnya secara terbuka, transparansi dan profesional," kata Jokowi kepada pers.

Keputusan MK dinantikan banyak pihak menyikapi bukti sengketa Pilpres yang diajukan kubu Prabowo dinilai sulit mengubah keputusan KPU terkait dengan klaim jumlah suara pemilih yang diraih Koalisi Merah Putih untuk membatalkan kemenangan Jokowi. Kubu Prabowo-Hatta tidak dapat mengajukan banding atas putusan MK.

KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres dengan perolehan 53% suara - atau selisih lebih dari 8 juta suara. Media lokal dan asing menilai tidak terjadi kecurangan penyelenggaraan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif, dan memuji kemajuan Indonesia menerapkan sistem demokrasi.

MailOnline melansir elektabilitas Prabowo meningkat tajam pada masa kampanye Pilpres, tapi hasil Pemilu ternyata berbicara lain dan rakyat Indonesia telah memilih presiden. Sementara Prabowo diketahui berambisi menjadi presiden sejak 20014 dan telah menggelontorkan banyak dana untuk memenuhi ambisi politiknya.

Saat pembacaan putusan MK, sekitar 2.000 pendukung Prabowo berunjuk rasa di depan gedung MK dalam upaya menekan putusan para hakim MK, yang lokasinya dekat Istana Presiden. Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air terhadap sejumlah demonstran yang berusaha menerobos barikade kawat berduri yang disiapkan polisi untuk menghalau aksi anarkis para pendukung Prabowo. Dilaporkan tidak ada korban cedera serius dan seluruh pendukung Prabowo membubarkan diri pada saat pembacaan putusan MK.

Prabowo memimpin koalisi partai politik yang mengontrol mayoritas kursi di parlemen, dan dia  bersumpah untuk mengganggu pemerintahan Jokowi melalui koalisi parpol di DPR. Namun putusan MK, Kamis, bakal mengikis koalisi setelah beberapa parpol pendukung Prabowo ingin bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK.