Menkeu Ungkap Alasan Cukai Rokok Naik 23% Tahun Depan
Indonesia Finance Minister Defends Plan to Raise Cigarette Prices
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada Senin mengatakan tetap akan menaikkan harga rokok lebih dari 35% tahun depan, untuk mengurangi tingkat konsumsi merokok, setelah beberapa industri tembakau mengatakan kebijakan pemerintah akan memicu meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Menyoroti fakta bahwa pajak cukai untuk 2019 tetap datar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah telah mencoba untuk menemukan "keseimbangan" antara meningkatnya jumlah "perokok muda, terutama perokok muda perempuan" dan popularitas rokok di kalangan masyarakat termiskin di Indonesia, dengan kemungkinan dampaknya terhadap mata pencaharian petani tembakau.
Indonesia adalah pasar tembakau terbesar kedua di dunia, setelah Cina.
"Di satu sisi, kami prihatin dengan kesehatan, sementara di sisi lain harus memperhatikan petani dan pekerja rokok ... dan juga berjaga-jaga terhadap meningkatnya rokok ilegal," kata Menkeu Sri Mulyani.
Kenaikan pajak, yang akan mulai berlaku mulai 1 Januari dan diumumkan pada Jumat, akan memaksa pemerintah menaikkan harga minimum rokok di seluruh kategori dengan rata-rata 35% dan meningkatkan pajak cukai untuk produk tembakau sebesar 23%.
Hampir 70% pria dewasa di Indonesia merokok, menurut Organisasi Kesehatan Dunia - salah satu angka tertinggi di dunia - dan tembakau membunuh 225.720 orang setiap tahun di Indonesia, atau 14,7% dari semua kematian, sebagian besar melalui penyakit kardiovaskular, kata WHO dalam laporan 2018.
Pemerintah Indonesia telah menaikkan pajak untuk produk tembakau hampir setiap tahun sejak 2014, tetapi itu tidak memiliki dampak signifikan pada tingkat konsumsi merokok.
Mengancam Industri
Kenaikan cukai untuk produk tembakau dikecam oleh beberapa perusahaan dan kelompok lobi industri pada Senin.
Hananto Wibisono, juru bicara Aliansi Komunitas Tembakau Indonesia, mengatakan kekhawatiran pada meningkatnya risiko meluasnya penyebaran rokok ilegal.
"Jika rokok ilegal menyebar luas, maka semua pihak dirugikan, mulai dari produsen rokok legal, pekerjanya, hingga petani tembakau dan cengkeh. Pemerintah juga akan dirugikan karena produsen rokok ilegal tidak membayar pajak cukai," katanya.
HM Sampoerna yang dikendalikan Philip Morris, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, mengatakan mereka tidak menerima peringatan atas kenaikan tersebut.
"Ini pasti akan mengganggu ekosistem tembakau," kata direktur HM Sampoerna Troy Modlin dalam sebuah pernyataan.
Gudang Garam dan Djarum, perusahaan tembakau terbesar di Indonesia, tidak menanggapi permintaan komentar.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan kepada pers bahwa kenaikan cukai hanya akan menghasilkan peningkatan 10% pada industri rokok domestik yang dikendalikan oleh tenaga kerja.
"Tapi untuk perusahaan yang omsetnya di atas 50 miliar rupiah, kenaikannya relatif lebih tinggi," katanya.
Indonesia menargetkan pendapatan dari pajak hingga Rp172 triliun pendapatan dari cukai tembakau pada 2020, menurut proposal pemerintah untuk anggaran negara tahun depan yang sedang menunggu persetujuan parlemen seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.
INDONESIA´S finance minister defended on Monday a plan to raise cigarette prices by more than a third from next year to reduce smoking rates, after some in the tobacco industry said it would encourage illegal manufacturing and threaten jobs.
Highlighting the fact the excise tax for 2019 had been flat, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati told reporters the government had tried to find "a balance" between rising numbers of "young smokers, especially young female smokers" and cigarettes´ popularity among Indonesia´s poorest, with the possible impact on the livelihoods of tobacco farmers.
Indonesia is the world´s second-largest tobacco market, after China.
"On the one hand, we are concerned about health, while on the other have to pay attention to farmers and cigarette workers ... and also guard against a rise in illegal cigarettes," the minister said.
The tax increase, which will take effect from Jan. 1 and was announced on Friday, will see the government raise the minimum price of cigarettes across categories by an average of 35% and increase the excise tax on tobacco products by 23%.
Nearly 70% of adult men smoke in Indonesia, according to the World Health Organization - one of the highest rates in the world - and tobacco kills 225,720 people each year in the country, or 14.7% of all deaths, mostly through cardiovascular diseases, the WHO said in a 2018 report.
The Indonesian government has been raising taxes on tobacco products almost every year since 2014, but that has not had a significant impact on smoking rates.
Industry Rebuke
The sharp excise hike was criticized by some companies and industry lobby groups on Monday.
Hananto Wibisono, spokesman for Indonesia Tobacco Community Alliance, said in a statement that the increase risked increasing the spread of illegal cigarettes.
"If illegal cigarettes become widespread, then all parties are disadvantaged, from legal cigarette manufacturers, their workers, to tobacco and clove farmers. The government will also be at disadvantage because illegal cigarette producers don´t pay excise taxes," he said.
Philip Morris-controlled HM Sampoerna, one of Indonesia´s biggest cigarette company, said they had received no warning for the increase.
"It will definitely disrupt the tobacco ecosystem," HM Sampoerna director Troy Modlin said in a statement.
Gudang Garam and Djarum, Indonesia´s largest tobacco companies, did not respond to requests for comment.
Indrawati told reporters the excise hike would only result in a 10% increase on the labour-intensive, domestic handrolled cigarette industry.
"But for companies whose turnover is over 50 billion rupiah, the increase is relatively higher," she said.
Indonesia aims to collect 172 trillion rupiah ($12.32 billion) of revenue from tobacco excises in 2020, according to government proposals for next year´s state budget that is awaiting parliamentary approval.
