Jakarta (B2B) - Pemerintah mempersiapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) apabila pembahasan Rancangan Undang-Undang JPSK tidak rampung, karena RUU JPSK menjadi payung hukum dalam mengambil keputusan pada saat krisis.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah telah mengajukan RUU JPSK ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sedang dikaji ulang Komisi XI DPR. RUU tersebut  diharapkan menjadi prioritas pembahasan sebagai undang-undang di DPR, mengingat pentingnya payung hukum untuk penanganan jika terjadi krisis ekonomi.

Jika terjadi krisis dan RUU JPSK belum juga selesai dibahas, pemerintah  akan kembali menyiapkan rancangan Perpu JPSK jika dibutuhkan. Saat ini  yang masih menjadi diskursus adalah soal imunitas pengambilan kebijakan.

“Sejauh ini imunitas tersebut sudah tidak dimasukkan dalam draft RUU JPSK,” ujar Agus.

Untuk penentuan sistemik atau tidaknya suatu institusi keuangan yang bermasalah tetap ada di tangan rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Sebelumnya, hampir setiap 10 tahun sekali ada krisis, sekarang  setiap dua tahun ada krisis.