Makassar, Sulsel [B2B] - Presiden RI Joko Widodo menggulirkan kebijakan New Normal di tengah pandemi Covid-19 yang memicu pro dan kontra di masyarakat, setelah dilontarkan Jokowi pada kunjungannya di Summarecon Mal Bekasi pada Rabu pekan lalu [27/5]. 

Wacana New Normal terus bergulir di berbagai forum dan menjadi sorotan utama media massa lantaran menyita perhatian publik, menyikapi upaya pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 yang dianggap seragam,  dengan penentuan tanggal berakhirnya situasi darurat pada 4 Juni 2020.

“Masyarakat Indonesia mengalami defisit kreatifitas atau inovasi keberagaman sosial. Selama ini masyarakat diajari secara kolektif merespon masalah dengan cara yang sama, alhasil terjadi penurunan imunitas/daya tahan sosial,” kata Imam Mujahidin Fahmid, akademisi senior pada Seminar Online bertajuk Pemulihan Ekonomi-Sosial Paska Covid-19 yang digelar oleh Dewan Profesor Universitas Hasanuddin [Unhas] di Makassar, Senin [1/6].

Imam Mujahidin merujuk pada kebijakan pemerintah daerah satu dengan lainnya, dalam menghadapi saat pandemi Covid-19 relatif sama, padahal situasi dan karakteristik wilayah berbeda-beda, "sehingga perlu dilakukan pendekatan yang berbeda pula.

Hal senada dikemukakan Rektor Unhas Makassar, Dwi Aries Palubuhu bahwa untuk menghadapi New Normal dibutuhkan sebuah pemikiran luas secara bijak dengan melibatkan berbagai aspek kehidupan bangsa ini.

“Kita harus selesaikan problem ini berdasarkan pada kearifan lokal masing-masing pemerintah daerah. Selalu mengikuti protokol kesehatan yang sesuai standar. Memiliki roadmap pemulihan pasca pandemik secara terstruktur, bagaimana setiap kegiatan berdasar pada protokol sesuai dengan standar. Kita perlu kesadaran secara struktural, tidak secara individual dengan melibatkan tokoh masyararakat secara lebih luas. Sehingga mampu dibangun secara komprehensif pemulihan ekonomi sosial secara tepat,” kata Rektor Dwi AP.

Imam Mujahidin melanjutkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi momentum sangat penting bagi para otoritas strategis, khususnya untuk melakukan penyesuaian maupun perubahan kebijakan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi, sesuai kondisi ringan, sedang dan beratnya masalah yang dihadapi. 

Pilihan urutan tingkat kesulitan menjadi prioritas kebijakan yang harus berubah, didasarkan pada pertimbangan dan pendekatan-pendekatan konseptual dan empiris yang terbaik dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga-lembaga strategis tertentu, industri dan dunia usaha, dan terutama masyarakat luas. 

Untuk itu, katanya, inovasi kebijakan utamanya keberagaman sosial sebagai konsep dan terutama dapat direalisasikan adalah suatu keniscayaan dalam menghadapi epidemi Covid-19. 

“Kekuatan sosial jauh lebih penting dibandingkan dengan kekuatan teknis, ini penting karena jika ada gejolak maka entitas sosial yang akan menyelesaikan, bukan menggantungkan pada negara. Jika ini bisa dilakukan maka inovasi berbagai kebijakan ekonomi-sosial dapat lebih efektif,” lanjut Imam.

Imam kembali menekankan salah satu implementasi inovasi kebijakan ekonomi pada masa New Normal adalah keberpihakan pada empat sektor. 

Pertama, Kebijakan sektor UMKM dan koperasi berbasis digital. Kedua, kebijakan pertanian berbasis industri dan digital. Ketiga, kebijakan industri berbasis sumber daya lokal dan nasional serta berorientasi ekspor. Keempat, kebijakan perdagangan regional dan internasional berbasis sumber daya domestik hilir.

Kegiatan seminar online dihadiri Guru Besar Unhas di antaranya Prof Saleh S Ali, Prof Marzuki, Prof Amran Razak, dekan dan ketua program studi, serta 2.324 peserta dari akademisi, praktisi, birokrat, dan masyarakat umum di seluruh Indonesia.