Kewajiban Setoran Dividen Pertamina Diusulkan Dihapus
Pertamina to Stop Dividend Deposit
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara (BUMN) di sektor minyak dan gas, diusulkan mendapatkan pembebasan dari kewajiban menyetor dividen kepada pemerintah setiap tahunnya.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini mengatakan, mengatakan sebagai BUMN seharusnya pemerintah tidak perlu lagi meminta dividen kepada Pertamina, apalagi pendapatan negara sudah cukup besar dari pajak dan split dari kontraktor migas.
"Tahun lalu Pertamina membukukan laba bersih sebesar US$ 2,67 milar. Dari total laba bersih, Pertamina menyetor dividen senilai Rp8,3 triliun," kata Rudi.
Menurut Rudi, saat ini Pertamina memiliki keistimewaan dengan kontrak bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asing. Namun, Pertamina dipandang belum mampu menjadi aktor utama dalam industri hulu migas.
“Bagi hasil untuk Pertamina paling bagus karena 60-40, tapi mereka harus setor dividen, tidak seperti Petronas,” katanya, Senin (25/3).
Jakarta (B2B) - A proposal is made for PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise (SOE) in the oil and gas sector to be exempted from depositing dividends to the government each year.
Rudi Rubiandini, Head of Upstream Oil and Gas Executive Task Force (SKK Migas), said the government should not request dividend from Pertamina because state revenue of taxes and split from oil and gas contractors have been significant.
"Last year, Pertamina booked a net profit of US$ 2.67 billion. From the total net income, the company deposited dividends of Rp 8.3 trillion," Rubiandini said.
According to Rubiandini, Pertamina has the privilege to yield higher Production Sharing Contract (PSC) compared to foreign companies. However, Pertamina is considered incapable of being a major player in the upstream oil and gas industry.
"PSC profit for Pertamina amounted to 60-40 (percent), higher among others, but they have to allocate dividends for the government, unlike Petronas," he said.
