Jakarta (B2B) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 16 Juli 2012 menetapkan sekolah gratis bagi pelajar SD, SMP dan SMA atau sederajat. Hal itu terkait dengan penerapan Program Wajib Belajar 12 tahun di seluruh DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sistem pendidikan  Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi pada 9 Januari 2013.

SMP Negeri 49 yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur tampaknya mengabaikan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sekolah gratis. Hal itu mengemuka dari hasil rapat pengurus sekolah SMPN 49 dengan orang tua peserta didik kelas 8 pada Sabtu pagi (28/9), yang memutuskan untuk mengutip iuran Rp160 ribu per bulan dari tiap siswa kelas 8.

"Tadi saya ikut rapat para guru dengan orang tua siswa kelas 8 di SMPN 49, yang memutuskan iuran Rp160 ribu per bulan. Saya mau menolak tapi sebagian besar orangtua murid setuju, ya saya pun terpaksa setuju," kata orangtua murid yang tak mau disebut namanya.

Menurutnya, SMPN 49 berdalih iuran Rp160 ribu per bulan untuk mengaktifkan kembali pendingin ruangan (AC) yang selama ini dimatikan lantaran penghapusan RSBI. Iuran Rp160 ribu juga untuk membayar tagihan internet, kegiatan ekstra kurikuler dan lain-lain.

"Saya heran kenapa sekolah negeri seperti SMPN 49 tetap bayar iuran padahal RSBI sudah dihapus. Gubernur Jokowi malahan memberikan Kartu Jakarta Pintar untuk membantu siswa yang orangtuanya tidak mampu, kenapa orangtua murid dan pengurus SMPN 49 malah melanggar ketentuan pemerintah. Tapi saya terpaksa diam karena hampir orangtua siswa setuju," ungkap ibu tadi seraya memperlihatkan surat undangan rapat tersebut.

Ketika dihubungi via telepon seluler, Wakil Kepala Sekolah SMPN 49, Susila Aris SPd MM berdalih bahwa keputusan untuk mengutip iuran siswa adalah keputusan para orangtua murid melalui Komite Sekolah, bukan dari pengurus sekolah SMPN 49.

"Keputusan itu bukan dari pengurus SMPN 49 tapi dari komite sekolah, perkumpulan orangtua murid di SMPN 49," kata Susila Aris.

Keterangan tersebut bertolak belakang dengan isi surat undangan rapat dari SMPN 49 yang ditujukan kepada orangtua siswa yang diperlihatkan oleh narasumber B2B, karena surat undangan tersebut ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 49, Dra Hj Ernawati MPd.

Begitu pula dengan tempat berlangsungnya rapat, dalam undangan disebutkan berlangsung di Gedung A SMPN 49 Jakarta. Acara silaturahmi dan sosialisasi program kelas 8, semestinya apabila gagasan komite sekolah maka tempat rapat berlangsung di luar sekolah.

Kendati begitu, Susila Aris keukeuh dengan pendapatnya bahwa hal itu gagasan dari komite sekolah. Tapi uang iuran siswa yang menerima pengurus SMPN 49 dari komite sekolah? "Ya kayaknya begitu....."

Jokowi Hapus Iuran Siswa
Sebelumnya diberitakan pada 9 Januari 2013, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan keputusan tidak berlakunya lagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada 8 Januari 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan setuju dengan penghapusan RSBI.

"Ya setuju karena mahal. "Dulu nggak ada RSBI juga kualitas pendidikan baik juga," kata Jokowi saat berkunjung ke Terminal Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

Menurut Jokowi, membayar mahal biaya sekolah seperti RSBI tidak menjamin tercapainya kualitas pendidikan yang baik.

"Sebagian besar guru di sekolah RSBI tetap menggunakan Bahasa Indonesia. Mana standar internasionalnya?