PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump akan menyambut kunjungan Menteri Pertahanan RI Indonesia [Menhan] Prabowo Subianto ke Pentagon pada Jumat, setelah Amerika Serikat [AS] mencabut larangan defacto bagi Prabowo untuk masuk ke AS, atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia [HAM].

Prabowo, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus [Danjen Kopasus] berusia 68 tahun, telah lama menjadi tokoh kontroversial di Indonesia, dituduh terlibat dalam kejahatan militer di daerah konflik seperti Timor Timur yang membuatnya jadi gunjingan di kalangan pendukung HAM.

Namun sejak diangkat sebagai Menhan tahun lalu oleh Presiden RI Joko Widodo, Prabowo, yang menyangkal melakukan kesalahan, juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Trump berupaya memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Indonesia menjadi perhatian khusus Washington, lantaran militer Indonesia juga sedang dibidik oleh Rusia dan China.

Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat mendukung keputusan untuk menyambut Prabowo ke Pentagon, di mana dia akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.

"Menteri Prabowo adalah Menhan yang ditunjuk Jokowi yang sekarang dua kali terpilih, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.

"Dia adalah rekan kami, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra."

Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington D.C. pada Kamis, karena Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga ditawarkan Moskow.

Amnesty International dan pendukung hak asasi lainnya mengutuk keputusan Kementerian Luar Negeri AS untuk memberinya visa, sesuatu yang telah ditolak di tahun-tahun sebelumnya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Universitas Boston.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa visanya ditolak AS karena tuduhan bahwa ia telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang terkait lengsernya Soeharto pada 1998.

"Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama," kata Direktur Nasional Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International USA, Joanne Lin, menyebut kunjungan Prabowo sebagai "bencana bagi HAM di Indonesia. "

Senator Patrick Leahy, penggagas regulasi undang yang melarang bantuan militer AS ke unit militer asing yang melanggar HAM tanpa sanksi, mengutuk keputusan pemerintahan Trump dan mengatakan Prabowo "tidak memenuhi syarat untuk memasuki AS."

"Dengan memberikan visa kepada Menhan Indonesia Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri sekali lagi telah menunjukkan bahwa bagi mereka ´hukum dan ketertiban´ adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan," kata Leahy kepada Reuters.

Prabowo menjadi perwira militer sejak usia 19 dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat. Ia memimpin Tim Mawar, atau ´Tim Mawar´, yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan penggulingan Soeharto. Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.

Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran HAM termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.

Namun, dia telah menjadi tokoh politik yang berpengaruh, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden dan masih memiliki peluang sama pada pemilihan presiden [Pilpres] berikutnya.

Amerika Serikat diperkirakan akan berupaya membendung keinginan Indonesia terhadap pembelian senjata dari Rusia, penolakan yang sering muncul dengan mitra di seluruh dunia. Membeli jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS di bawah Undang-Undang Penentang Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), kata para pakar.

"Kami meningkatkan risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan Kementerian Pertahanan," kata pejabat AS itu.

Kementerian Pertahanan RI menolak berkomentar tentang rencana kunjungan Menhan Prabowo ke AS seperti dikutip Reuters yang dilansir MailOnline.

Pemerintah RI berupaya membuka jalan untuk mendapat jet tempur F-35, kata seorang pejabat pemerintah Indonesia kepada Reuters, yang tak mau disebut namanya , seraya menambahkan bahwa Indonesia tidak optimis mendapat kontrak pembelian jet tempur F-35.

"Kami jujur tidak berharap banyak," katanya.