Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo meminta Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjelaskan penyelesaian 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama tujuh hingga delapan tahun, dan apabila tanpa kepastian penyelesaian akan membawa masalah tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Karena dana yang dikeluarkan sangat besar. Saya tolong nanti diberitahukan, totalnya berapa, karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta pada Selasa (1/11).

Menurut Jokowi setelah melihat langsung kondisi proyek-proyek listrik tersebut di lokasi pembangunannya, sekitar satu hingga dua proyek tidak dapat dilanjutkan karena memang sudah hancur, sehingga Presiden meminta kepastian kelanjutan pembangunannya.

“Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya bawa ke KPK, karena ini menyangkut uang yang tidak kecil, gede sekali, 34 proyek pembangkit listrik,” kata Presiden.

Jokowi mengakui sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tentang proyek-proyek mangkrak tersebut, dan meminta semua pihak untuk hati-hati.

Rapat Terbatas dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seperti dilansir Setkab.