Usai Kena Retas, Pemerintah Pastikan Layanan PDNS Kembali Normal Bulan Juli
Indonesian Govt Ensures that PDNS Services Return to Normal After Being Hacked
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Novita Cahyadi
Jakarta [B2B] - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware akan kembali normal pada bulan Juli ini.
"Sesuai dengan Perintah Bapak Presiden, bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini," kata Hadi usai memimpin rapat koordinasi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), pada Senin (1/7).
Hadi mengatakan, saat ini layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 berada dalam proses pemulihan. Data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.
"Kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu di DRC atau hotsite yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup," ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Polhukam meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya untuk melakukan back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," tegasnya.
Hadi mengatakan, pemerintah akan menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasi data mulai dari data strategis, terbatas, hingga terbuka.
"Jadi nanti data-data yang sifatnya umum, kemudian data-data yang memang seperti statistik dan sebagainya itu akan disimpan di cloud sehingga tidak penuh yang ada data yang ada di PDN," ujarnya.
Di samping itu, kata Menko Polhukam, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang akan terus memantau upaya pengelolaan PDN dan backup data.
"Kita juga diperintah Bapak Presiden untuk meninjau kembali peraturan presiden/instruksi presiden terkait dengan operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan," tandasnya.
Jakarta [B2B] - Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto confirmed that public services at the Temporary National Data Center (PDNS) 2 which was attacked by ransomware will return to normal this July.
"In accordance with the President's orders, the month of July has been operating normally and we are backing up security in layers so that the same problems as those that occurred this month do not occur," said Hadi after chairing a coordination meeting at the Office of the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs. (Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs), on Monday (1/7).
Hadi said that currently government services using PDNS 2 are in the process of being restored. Backup data from the servers at PDNS 2 Surabaya will be completely located at the National Data Center (PDN) located in Batam.
"If operationally the Temporary National Data Center is running, there are disruptions, there are still backups, namely at the DRC or hotsite in Batam and can autogate interactive service and every data center owner also has a backup so there are at least three to four layers of backup," he said.
Furthermore, the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs asked all ministries, institutions and other government agencies to back up or back up data to anticipate cyber attacks such as those that occurred some time ago.
"Every tenant or ministry must also have a backup, this is mandatory, no longer optional. So that if operationally the Temporary National Data Center is running, there is a disruption, there will still be a back up," he stressed.
Hadi said the government would prepare arrangements regarding the placement of data and reserves in layers according to the level of data classification starting from strategic, limited, to open data.
"So later data that is general in nature, then data that is like statistics and so on will be stored in the cloud so that the data in PDN is not full," he said.
In addition, said the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, the State Cyber and Crypto Agency (BSSN) will continue to improve cyber security by connecting the BSSN command control and activating the Computer Security Incident Response Team (CSIRT) which will continue to monitor PDN management and data backup efforts.
"We have also been ordered by the President to review presidential regulations/presidential instructions related to cyber operations, including BSSN and its staff, so that later command and control will be easy if problems occur," he stressed.
