Jakarta (B2B) - Media massa yang tidak memberikan porsi berimbang dalam pemuatan berita ataupun iklan kampanye pemilihan umum (Pemilu) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Pasal 46 Ayat 1 Tahun 20123, akan mendapat sanksi mulai dari sanksi tertulis hingga pembredeilan.

Komisioner KPU, Fery Rizkiyansyah mengatakan pihaknya saat ini masih dalam tahapan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  dan Dewan Pers sebagai lembaga pengawasan pers.

"Jadi wacana pembredelan, maksudnya tidak seperti itu, bisa saja setelah dibicarakan dengan dua lembaga pers tersebut akan ada perubahan," kata Fery kepada wartawan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).
 
Dikatakannya, KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian terhadap media massa. Untuk itu, kata dia, masalah iklan dan pemberitaan tidak berimbang yang hanya menguntungkan satu partai saja diserahkan kepada Dewan Pers dan KPI.
 
"Kalau ada persoalan dipartainya itu masuk ke wilayah kami," jelasnya.

Peraturan dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2013 mengisyaratkan bahwa media massa harus memberikan halaman serta waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita, wawancara, dan pemasangan iklan kampanye bagi setiap peserta pemilu.

Apabila terjadi pelanggaran, KPU akan memberikan sanksi yang tercantum sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara bermasalah hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.