Jakarta (B2B) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat pemeriksaan Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah dan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih yang terbelit kasus dugaan korupsi.

Atut dan Hambit masih resmi aktif sebagai gubernur dan bupati meskipun mereka telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Keduanya menghadapi tuntutan terpisah dalam kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Gamawan mengatakan saat ini tidak bisa  menangguhkan Atut dan Hambit sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Dia mengaku dapat memberhentikan keduanya apabila mereka dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus pidana.

Keduanya dapat dipecat dengan tidak hormat sebagai PNS oleh presiden setelah mereka dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Saat ini Atut dan Hambit adalah tersangka kasus korupsi, namun secara resmi mereka masih bisa berfungsi sebagai gubernur dan bupati masing-masing dan bisa keluar dari penjara.

Sementara itu, saat ini berkembang upaya politis untuk memberhentikan maupun mengganti jabatan keduanya.

"Besok saya akan menandatangani surat untuk memberhentikan sementara jika KPK memberi mereka status terdakwa dalam kasus pidana hari ini," kata Gamawan di Jakarta, Senin (6/1).

Hambit diduga menyuap Akil Mochtar untuk mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Atut juga menghadapi kasus serupa di Kabupaten Lebak, Banten, selain korupsi dan tuduhan pencucian uang.

DPRD Banten mengatakan kinerja pemerintah provinsi tidak dapat berjalan efektif apabila Atut tidak diganti.

Wakil Gubernur Rano Karno tidak dapat sepenuhnya mengambil alih kewenangan sebagai gubernur kecuali Atut ditangguhkan atau dipecat, kata seorang legislator daerah.