Hambit Binti akan Dilantik, KPK Meradang
Indonesian Anti-corruption Commission Rejected Request for Hambit Bintih`s Inauguration
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengeluarkan surat penolakan, terkait rencana pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. KPK menerima surat permohonan pelantikan terhadap Hambit Bintih dari DPRD Gunung Mas sekaligus SK Mendagri terkait pelantikan tersebut.
"Perlu ada pelurusan diinformasi, terkait dengan Bupati Hambit Bintih. KPK telah menerima dua surat yang pertama dari DPRD terkait dengan permohonan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai bupati, dan surat dari Kemendagri yang berisi penyampaikan SK pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Kamis (26/12/2013).
Terkait hal itu, sambung Johan, pimpinan KPK telah menentukan sikap dengan tidak menyetujui dilakukannya pelantikan tersebut.
"Atas permintaan DPRD meminta izin pelantikan, tidak disetujui oleh pimpinan KPK. Surat resmi akan disampaikan kepada DPRD, secepatnya," tandasnya.
Seperti diketahui, saat ini Hambit ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Hambit diduga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
Jakarta (B2B) - The Corruption Eradication Commission (KPK) has rejected the Gunung Mas districts legislative assemblys request to inaugurate Hambit Bintih as the new head of the Central Kalimantan district.
Hambit Bintih is a suspect in a corruption case and is being held by the KPK at its detention house in a military police complex in Guntur, Manggarai, East Jakarta.
"With regard to the Gunung Mas legislative assemblys request, the KPK leadership has taken a stance against the inauguration. The KPKs reply will be immediately sent to the DPRD (Gunung Mas legislative assembly)" Johan Budi, KPK spokesman stated by text message here on Thursday (26/12).
The Constitutional Court has declared Hambit Bintih along with his running mate, Arton S. Dohong, as the winners in the dispute over the results of the district election held in October.
With regard to the dispute, Hambit had allegedly bribed the former Constitutional Court Chief Justice Akil Mochtar, through Chairun Nisa, Akils colleague from the Golkar Party, when Akil was a member of the House of Representatives prior to becoming a chief justice.
