Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo dan pimpinan DPR RI sepakat untuk menunda pembahasan mengenai Revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dicapai setelah pertemuan konsultasi Presiden Jokowi dengan Ketua DPR Ade Komaruddin.

“Tadi, setelah berbicara mengenai rencana revisi undang-undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, atau ditunda,” kata Presiden Jokowi kepada pers usai pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (22/2).

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa dirinya sangat menghargai proses-proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rencana revisi UU KPK tersebut.

“Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi undang-undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat,” kata Jokowi.

Sementara Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan bahwa pihaknya dan pemerintah sepakat untuk menunda pembahasan Revisi UU KPK namun tidak menghapusnya dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat indonesia karena kami bersama pemerintah sepakat dengan empat poin yang menjadi concern untuk dilakukan penyempurnaan itu, dan sesungguhnya sangat bagus untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang. Namun perlu waktu untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat terutama para penggiat anti korupsi,” kata Ade.

Menurutnya, penundaan tersebut bukan karena tekanan siapa pun, namun karena semata-semata secara bersama-sama bersepakat antara DPR dengan Pemerintah terhadap mekanisme kenegaraan berjalan dengan baik.