Transjakarta, Hibah 30 Bus dari Swasta Dipersulit Picu Ahok Marah Besar
Jakarta Vice Governor Furious Known Grant Process for 30 Buses Complicated
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama marah besar saat memimpin rapat penandatangan kerja sama penyediaan armada bus Transjakarta di Balaikota, Selasa (11/3) sore. Kemarahan Basuki sangat beralasan. Sebab, tiga perusahaan besar yakni Telkomsel, Triphone Mobile Indonesia dan Rodamas yang berkeinginan menyumbang sebanyak 30 bus justru dipungut pajak reklame.
"Aku sudah benci caranya begini. Orang mau sumbang bus, malah masih disuruh bayar pajak. Kita ini kan dikasih orang," ujar Basuki di Balaikota, Selasa (11/3).
Dikatakan Basuki, proses hibah yang berbelit - belit mengakibatkan ketiga perusahaan swasta ini berencana mengurungkan niat untuk memberi bantuan 30 bus kepada Pemprov DKI. Padahal, Pemprov DKI seharusnya bersyukur karena telah diberikan tambahan puluhan bus oleh pihak swasta.
"Ini gimana caranya. Lama-lama saya paranoid ini sama orang Pemprov DKI karena dipersulit. Sudah mau disumbang tapi malah mau dikasih pajak. Ini saya heran," katanya, seperti dilansir beritajakarta.com.
Menurut Basuki, Pemprov DKI tidak perlu lagi menagih pajak reklame kepada ketiga perusahaan yang berkeinginan memuat iklan di dalam maupun di luar badan bus yang akan dihibahkan tersebut.
Sementara itu, salah satu perwakilan perusahaan yang ingin menyumbang puluhan bus tersebut, Weno juga mempertanyakan salah satu klausul kesepakatan bersama yang mewajibkan pemberi hibah memakai jasa konsultan dalam urusan hibah bus tersebut. "Kita beli dari ATPM langsung, kok masih pakai jasa konsultan lagi. Anehnya lagi, kenapa surat perjanjian kerja sama yang saya terima kok berbeda dengan Pemprov DKI. Ada apa ini?," ungkapnya
Mendengar informasi tersebut, kemarahan mantan Bupati Belitung Timur kian memuncak. "Kita bakal terima hibah puluhan bus merek Hino, bukan beli bus berkarat yang nggak punya merek dari Cina sana, kok sulit banget. Ini sudah nggak benar," katanya seraya meninggalkan ruang rapat.
Pertemuan pun akhirnya dilanjutkan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Wiriatmoko. Sekadar diketahui rapat tersebut dihadiri pula, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu, Kepala UP Transjakarta Pargaulan Butar Butar.
Seperti diketahui, sebanyak 30 unit bus tersebut diperoleh dari hibah tiga perusahaan yang berkomitmen membantu Pemprov DKI dalam menambah transportasi massal. Seharusnya, proses hibah puluhan bus rampung akhir 2013 lalu. Namun, hingga saat ini proses hibah tidak bisa berjalan karena ketiga perusahaan diwajibkan membayar pajak karena memasang iklan di dalam maupun di luar badan bus.
Jakarta (B2B) - Jakarta Vice Governor Basuki T Purnama was furious when leading the meeting of signatory cooperation for TransJakarta bus provision at City Hall, Tuesday (3/11). His anger rose because knowing the three big companies granting 30 new TransJakarta buses to Jakarta Provincial Government, namely Telkomsel, Triphone Mobile Indonesia, and Rodamas, were asked for ads tax by his subordinates.
“I really hate this way. People wanted to donate buses but asked to pay tax instead. We’re getting the buses,” he said.
Because of that, those companies plan to cancel the granting of 30 buses to Jakarta Provincial Government, which supposed to be grateful instead of asking for tax payment. “What is this? I’m getting paranoid by the people in Jakarta Provincial Government who complicating things. People wanted to give bus but asked to pay tax. I’m confused,” he expressed.
According to Basuki, Jakarta Provincial Government does not need to collect ads tax to the companies that wish to install ads on the inside as well as outside the body of the buses to be granted.
Meanwhile, Weno, a representative from one of the companies wanting to donate dozens of buses, also questioned one of the collective agreement clauses that requires the grantor to use consultant service in this matter. “We buy (the buses) directly from sole agents (APTM), but why should use consultant service? Strangely, I got different cooperation agreements from the city government. What happened here?” he asked.
Hearing that information, Basuki’s anger reached its peak. “We’re about to receive grant in form of tens of Hino buses, not rusty buses from China. Why is it so difficult? This is so not right,” stated Basuki while leaving the meeting.
The meeting was then continued by Acting City Secretary, Wiriatmoko. Among the officials attending the meeting were Head of Tax Service Department Iwan Setiawandi, Head of Financial Management Board (BPKD) Endang Widjajanti, Head of Jakarta Provincial Government Legal Bureau Sri Rahayu, and Head of TransJakarta Management Unit Pargaulan Butar Butar.
For information, those companies were granting 30 buses because they are committed to help Jakarta Provincial Government in adding mass transportation. The grant process should have been completed by end of 2013. But until now, the process is not running smooth because those companies are obligated to pay ads tax for installing ads inside and outside the buses’ bodies.
