Mobil Dinas Pejabat Eselon Satu Hingga Empat, Ini Aturan Menkeu
The Provision of Official Cars for the Indonesian Government Officials
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permen) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan RI, Bambang PS Brodjonegoro pada 14 April 2015.
Permen tersebut Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengenai batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) Dinas Operasional Jabatan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ditegaskan, pada saat PMK ini mulai berlaku, Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor (AADB) yang telah ada tetap dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 PMK. No. 76/PMK.06/2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 16 April 2015 itu, seperti dilansir Sekretariat Kabinet RI.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Finance Ministry issued by the Finance Minister Regulation No. 76/PMK.06/2015 on Standards of Goods and Requirements of State Standards for Cars Official which was signed by the Finance Minister, Bambang PS Brodjonegoro on 14 April 2015.
The provision governing the upper limit of the official car on the technical specifications and the maximum amount allocated by the government in the State Budget.
Affirmed, when conditions apply, the official car of state property can be used by officials according to their appropriation.
"This regulation is effective on the date of promulgation," pursuant to Article 7 that has been promulgated by the Ministry of Justice Yasonna H Laoly on 16 April 2015 as reported by the Indonesian Secretariat Cabinet.
