Rp6,83 Triliun Nilai Penawaran Umum dari 13 Emiten
Public Offering of 13 Issuers Reached Rp6,83 Trillion
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memproses 13 emiten yang merencanakan untuk melakukan penawaran umum senilai total Rp6,83 triliun per 20 Desember 2013.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida dalam konferensi pers Tutup Tahun 2013 di Jakarta, Senin mengemukakan bahwa sebanyak lima perusahaan mengajukan permohonan penawaran umum perdana saham (IPO) senilai Rp633,25 miliar.
"Kelima perusahaan itu menggunakan laporan keuangan Juni 2013 sebagai salah satu syarat IPO," kata Nurhaida menjelaskan.
Ia memaparkan kelima calon emiten itu yakni Grup Blue Bird dengan jumlah saham yang dilepas sebanyak 531,4 juta lembar saham, PT Bank Panin Syariah melepas lima miliar lembar saham, PT Bank Ina Perdana melepas 520 juta saham. Selain itu, PT Asuransi Mitra Maparya sebanyak 520 juta saham, dan PT Capitol Nusantara Indonesia sebanyak 208,36 juta saham.
Kemudian, lanjut Nurhaida, sebanyak tiga perusahaan juga sedang mengajukan penawaran umum terbatas (right issue) dengan nilai total sebesar Rp3,57 triliun.
Lalu, penawaran umum surat utang (obligasi) sebanyak empat emiten dengan total nilai Rp2,6 triliun. Dan, satu emiten yang akan melaksanakan penawaran umum pemegang saham senilai Rp27 miliar.
Nurhaida juga mengatakan bahwa OJK sedang mengembangkan obligasi daerah bekerjasama dengan Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan untuk mempersiapkan produk itu.
Ia mengemukakan bahwa sejauh ini ada beberapa pemerintah daerah yang menyatakan minatnya untuk menerbitkan obligasi. Namun, hal itu masih terkendala Undang-Undang Pasar Modal yang mensyaratkan laporan keuangan calon emiten obligasi diaudit oleh akuntan publik terdaftar di OJK, sementara undang-undang lainnya mengatur, laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).
"Tahun 2014 nanti akan kami kaji. Bisa dengan revisi UU pasar modal ataupun nanti bentuknya BPK bisa melimpahkan kepada akuntan publik," kata Nurhaida.
Jakarta (B2B) - The Financial Service Authority (OJK) said it is processing proposals of 13 listed companies planning to float more shares at the Indonesian Stock Exchange.
OJKs chief executive of capital market supervision Nurhaida said the 13 companies hope to raise Rp6.83 trillion from the share sales. Five other companies proposed initial public offering (IPO) worth Rp633.25 billion, Nurhaida told reporters in a year end new conference here on Monday.
"The five companies use their financial reports of June, 2013, to show their financial data required in seeking IPO," she said.
The five companies are the Blue Bird group, known as a big taxi transport operator, planning to offer 531.4 million shares, PT Bank Panin Syariah, sharia bank subsidiary of Panin Bank to float 5 billion shares, PT Bank Ina Perdana, small lender to offer 520 million shares, insurance firm PT Asuransi Mitra Maparya planning to sell 520 million shares and PT Capitol Nusantara Indonesia to sell 208.36 million shares.
In addition, there are three companies proposing right issues hoping to raise Rp3.57 trillion in fresh fund and four listed companies planning to issue bonds valued at Rp2.6 trillion.
Nurhaida also said OJK is studying plan allowing regional administrations to issue bonds, in cooperation with the World Bank and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Finance Ministry .
She said a number of regional administrations have indicated interest in issuing bonds, but the idea is hampered by the Law on Capital Market which requires prospective issuers to be audited by a public accountant registered at OJK, while other law rules that the financial reports of regional administrations are audited by the Supreme Audit Agency (BPK).
"In 2014 , we plan to look into that matter, either by revising the Capital Market Law or with BPK transferring the authority to public accountants," she said.
OJK is a new body taking over the watchdog duty over capital market from the central bank.
