Jakarta (B2B) - Status Importir Terdaftar (IT) produk tertentu dari 2.166 perusahaan dicabut oleh Kementerian Perdagangan RI, karena tidak memberikan laporan secara rutin. Pencabutan IT tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No 83/M-DAG/PER/12/2012.

"Kementerian Perdagangan mencabut izin impor 2.166 IT dari total 5.017 IT produk tertentu, atau 43,17 persen," kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, di Jakarta, Jumat.

Rachmat menjelaskan, dari 2.166 IT yang dicabut statusnya tersebut, sebanyak 836 IT merupakan produk elektronika, pakaian jadi sebanyak 321 IT, mainan anak 179 IT, alas kaki 151 IT, makanan dan minuman 290 IT, obat tradisional dan suplemen makanan 133 IT, dan kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga 256 IT.

Menurut Rachmat, dan merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan tata niaga kelola impor nasional secara tertib, untuk menciptakan ruang yang luas bagi pembangunan industri nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Partogi Pangaribuan, menyatakan, langkah untuk mencabut status IT bagi 2.166 perusahaan tersebut sudah melalui proses evaluasi dan analisis.

"Dari 5.017 IT, memang 2.166 IT layak kami cabut setelah melalui evaluasi dan analisis," kata Partogi.

Partogi menjelaskan, salah satu alasan yang mendasar bagi Kementerian Perdagangan untuk mencabut IT dari ribuan perusahaan itu dikarenakan tidak adanya laporan secara berkala, yang dalam ketentuan merupakan suatu kewajiban.

"Tentu ada alasan yang kuat, kerena mereka tidak memberikan laporan secara rutin. Jika tidak melaporkan per tiga bulan. Kita ingin importir yang konsisten dengan bidang usahanya dan juga handal dan bersih," ujar Partogi.