Jakarta (B2B) - Presiden RI Joko Widodo menegaskan tindakan blokir terhadap aplikasi media sosial Telegram bukan merupakan keputusan mendadak namun berdasarkan observasi dan pengamatan jangka panjang secara mendalam.

"Pemerintah sudah lama mengamati dan kita kan negara yang mementingkan keamanan negara dankeamanan masyarakat," kata Presiden Jokowi kepada pers di Jakarta pada Minggu (16/7).

Jokowi menambahkan pemerintah menemukan ribuan akun yang dikategorikan dapat mengganggu keamanan negara dan keamanan masyarakat.

"Bukan hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tapi ribuan, oleh sebab itu keputusan tersebut dibuat," katanya.

Jokowi mengatakan masih banyak aplikasi medsos yang lain yang bisa digunakan oleh masyarakat. Mengenai adanya upaya menyaring yang dilakukan pengelola aplikasi medsos itu, ternyata masih ada ribuan akun yang lolos dan tetap digunakan, baik untuk membangun komunikasi antarnegara, dan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.

Terkait kerja sama pengelola aplikasi dengan pemerintah, Jokowi mengatakan Kemkominfo sudah melakukannya.

"Saya kira Menkominfo sudah menyampaikan tidak hanya sekali dua kali saja," katanya.

Sebelumnya, Kominfo sejak Jumat (14/7) secara resmi memblokir layanan percakapan instan Telegram dengan alasan "dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme".

Kemenkominfo pada Jumat telah meminta internet service provider (ISP) melakukan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap sebelas domain name system (DNS) milik Telegram.

"Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia," kata Kemenkominfo melalui pernyataan tertulis pada Jumat.