PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disiram air keras pada wajahnya oleh dua pelaku bersepeda motor pada Selasa subuh yang diyakini oleh aktivis antikorupsi aksi penyerangan terkait kasus korupsi yang melibatkan sejumlat elit politik.

Novel Baswedan, penyidik KPK harus menjalani perawatan di rumah sakit di Jakarta dan peristiwa itu terjadi ketika dia berjalan pulang dari masjid pada dini hari setelah Shalat Subuh di dekat kediamannya.

"Ini adalah tindakan brutal, saya sangat mengutuknya," kata Presiden Joko Widodo, yang mendesak polisi untuk melacak para penyerang.

KPK mengutuk penyerangan tersebut sebagai "aksi barbar" dan mengatakan mereka tidak akan mundur dalam upaya memerangi korupsi.

"Kami meyakini bahwa perjuangan melawan pemberantasan korupsi tidak harus berhenti karena ancaman apapun, intimidasi atau serangan," kata KPK melalui pernyataan resminya.

Juru bicara presiden Johan Budi, yang mengunjungi Baswedan di rumah sakit, memberikan rincian serangan itu, mengatakan kepada AFP bahwa Novel Baswedan mendapat luka di dahinya dan mencederai mata kiri sehingga penglihatannya untuk sementara terganggu.

Penyidik KPK, dimana Indonesia menjadi salah satu negara paling korup di dunia, menjadi target penyerangan di masa lalu dan dilaporkan kerap mendapat ancaman dari pihak-pihak yang menentang pemberantasan korupsi.

Belum diketahui motif dan siapa di belakang aksi penyerangan terhadap Novel namun Indonesian Corruption Watch (ICW) menduga hal itu terkait dengan peranan Baswedan dalam menyelidiki skandal korupsi KTP elektronik bernilai lebih Rp2 triliun.

Penyelidikan kasus korupsi ini dipimpin oleh KPK.

Sejumlah elit politik, termasuk menteri hukum dan HAM (Menkumham) dan mantan menteri dalam negeri, diduga terlibat dalam skandal korupsi tersebut, dan penyidik menduga mereka telah menerima suap dari dana APBN yang dialokasikan pemerintah untuk pembuatan KTP elektronik nasional.

Ketua DPR Setya Novanto, yang diduga terlibat dalam kasus ini, pada Senin malam dicekal ke luar negeri selama enam bulan, kata Dirjen Imigrasi. Langkah seperti ini biasanya ditempuh oleh KPK terhadap tersangka korupsi.

Indonesia menduduki peringkat ke-90 dari 176 negara dari hasil survai pada Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir Transparency International tahun lalu seperti dikutip AFP yang dilansir MailOnline.